Pada Selasa pagi,9 Januari 2018 beredar issu di Medan bahwa posisi Djarot sebagai calon gubernur Sumatera Utara yang diusung PDIP akan digantikan oleh T Erry Nuradi dan tetap akan berpasangan dengan Sihar Sitorus. Tetapi siang tadi issu ini mereda karena DPD PDIP Sumatera Utara telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang menyatakan besok,Rabu,10 Januari 2018 PDIP akan mendaptarkan pasangan calonnya di KPU Sumatera Utara.
Surat bertanggal 9 Januari 2018 itu ditanda tangani oleh Japorman Saragih,Ketua PDIP Sumatera Utara dan Sutarto Sekretaris Umum PDIP Sumut.
Surat tersebut memberitahukan bahwa pasangan calon yang diusung PDIP ,Djarot Syaiful Hidayat -Sihar Sitorus akan tiba di KPU Sumut ,Rabu,10 Januari 2018 ,pukul 11 Wib. Seperti yang tertera pada surat dimaksud maka jelaslah cagubnya PDIP masih tetap Djarot Syaiful Hidayat. Tetapi menyimak perkembangan sore ini ,kelihatannya langkah PDIP ke KPU itu belum terlalu mulus. Hal ini berkaitan dengan sikap PPP yang belum memberi persetujuan terhadap pasangan calon itu.
Seperti diketahui ,kekuatan politik PDIP di DPRD Sumatera Utara adalah 16 persen sehingga untuk dapat mengusung sendiri kadernya harus berkoalisi dengan partai lain.
Satu satunya peluang PDIP sekarang ini ialah harus berkoalisi dengan PPP (4 persen) ,karena tinggal PPP ,parpol yang belum menentukan pasangan calonnya. Terdengar kabar ,PPP bersedia berkoalisi dengan PDIP apabila partai yang dipimpin Mega itu menyetujui calon wakil gubernur berasal dari partai berlambang Ka' bah itu. " Lazimnya koalisi dimana pun berada ,pastinya masing masing partai menawarkan kadernya untuk dipasangkan sebagai paslon dan itu lumrah " kata Wakil Sekjend PPP ,Ahmad Baidowi ,di Kantor DPP PPP ,Jakarta,Selasa ,9/1/2018( Kompas.com)
Dari sisi politik tentu permintaan PPP ini adalah sesuatu yang wajar mengingat partai ini juga punya banyak kader yang memenuhi kualifikasi untuk jabatan setingkat wakil gubernur. Berkaitan dengan hal tersebut ,Baidowi mengatakan Djarot telah mendatangi kantor DPP PPP pada Senin,dan partainya telah mengajukan tiga nama untuk dipilih sebagai cawagubnya Djarot.
Ketiga nama tersebut adalah :H,Hazrul Azwar,sekarang anggota DPR RI ,Fadly Nursal ,Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang juga anggota DPR RI dan Yulizar Parlagutan Lubis,anggota DPRD Sumatera Utara. Ketiga nama yang ditawarkan itu adalah tokoh tokoh yang juga populer di Sumatera Utara.
Oleh karena kelihatannya belum dicapai kata sepakat antara kedua partai politik itu maka menjadi menarik untuk mencermati proses dan deal politik yang terjadi menjelang penutupan pendaptaran pasangan calon pada pilgubsu.
Sesuai ketentuan KPU ,pendaptaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2018 dan penutupan pendaptaran adalah besok,10 Januari 2018,pukul 00.00 Wib. Andainya PDIP bersikukuh tidak mau menerima tawaran PPP maka partai berlambang banteng moncong putih ini akan terancam tidak bisa mengajukan paslonnya pada pilgubsu nanti.
Apabila hal ini yang akan terjadi tentu akan memberi efek politik yang tidak baik untuk PDIP. Memang agak mengherankan juga kenapa PDIP ,partai pendukung pemerintah dan merupakan partai pemenang kedua pemilu 2014 dinilai agak terlambat melakukan negosiasi dengan partai lain yang akan diajaknya berkoalisi.
Mega tanggal 7 Januari 2018 yang lalu telah mengumumkan paslonnya tetapi pada kesempatan  itu tidak dijelaskan dengan siapa partai ini akan berkoalisi.
Lalu bagaimana dengan PPP?
Apabila PDIP menolak tawaran PPP maka PPP punya 2 pilihan yaitu,1).tidak mengusung paslon atau 2).mengalihkan dukungannya ke pasangan lain ,misalnya ke pasangan Edy Rahmayadi- Musa Rajekhsah. Dari sisi hitungan politik dan ditengah tengah masih kuatnya politik identitas ,harus diakui ada juga risiko bagi PPP apabila mengusung Djarot-Sihar Sitorus. Pertama ,PPP hanya mendukung kader PDIP dan mengabaikan sendiri kadernya . Kedua,diperkirakan sebahagian ummat Islam akan menjauhi partai ini sehingga akan membawa konsekuensi pada pencapaian suara pada pemilu 2019 nanti. Artinya PDIP dan PPP juga harus menghitung dengan cermat manuver politik yang akan dilakukan.
Sekali salah dalam mengambil keputusan akan bisa mengakibatkan kerugian politik yang cukup besar.
Salam Demokrasi!
