Kalau ditelisik ,kehadiran militer dalam kancah politik Indonesia hampir sama tuanya dengan umur Negara ini. Pembentukan lasykar  lasykar rakyat sebagai cikal bakal TNI tentu juga tidak dapat dipisahkan dari peran kekuatan politik pada masa lalu itu. Barisan  perjuangan yang bernama lasykar itu sebahagian juga dibentuk oleh kekuatan politik yang ada ditengah tengah masyarakat.
Karenanya ketika lasykar sudah dilebur menjadi TNI maka naluri politik pimpinan TNI juga sering dipengaruhi preferensi politiknya. Karenanya tahapan awal yang dilakukan oleh pimpinan TNI pada masa itu adalah mengkonsolidasi kekuatan TNI sehingga terbebas dari campur tangan politik serta menjadikannya sebagai Angkatan Perang yang profesional.
Tetapi kelihatannya upaya yang demikian tidak selalu mudah karena para pimpinan partai politik melalui kabinet juga sering mengintervensi kebijakan pimpinan TNI. Hal yang selalu diingat dalam sejarah kita berkaitan dengan hal ini adalah " Peristiwa 17 Oktober 1952".
Peristiwa ini dilatar belakangi keinginan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) lKolonel Abdul Haris Nasution (AH Nasution) untuk melakukan Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI yang didukung penuh oleh Mayor Jenderal TB Simatupang ,Kepala Staf Angkatan Perang RI ( APRI).
Tetapi keinginan Nasution ini mendapat perlawanan dari internal Angkatan Darat sebagaimana sikap yang ditunjukkan Kolonel Bambang Supeno, Inspektur Infantri Angkatan Darat. Bambang Supeno tanpa seijin dan sepengetahuan KSAD melaporkan masalah internal Angkatan Darat ini kepada Presiden Sukarno dan juga kepada anggota Parlemen.
Nasution menganggap Bambang Supeno telah melakukan tindakan indisipliner sehingga memberhentikan Bambang Supeno dari jabatannya.
Walaupun keputusan Nasution ini didukung oleh Menteri Pertahanan,Sultan Hamengkubuwono IX tetapi Presiden Sukarno tidak menyetujuinya.
Hubungan Parlemen-Angkatan Darat menjadi tegang .Parlemen mulai membahas masalah Angkatan Darat dan terlihat juga adanya polarisasi dalam tubuh Parlemen yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan Nasution tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam  sidang Parlemen muncul beberapa mosi dan salah satunya adalah Mosi Manai Sophian.
Garis besar isi Mosi ini ialah menuntut perubahan pimpinan dan susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dan lekas berakhirnya pekerjaan pekerjaan Misi Militer Belanda (MMB).
Ternyata dalam pemungutan suara di Parlemen ,pada 16 Oktober 1952,Mosi Manai Sophian ini diterima oleh 91 suara setuju dan 54 suara tidak setuju. Nasution ,Simatupang dan pimpinan Angkatan Darat lainnya tentu kecewa dengan keputusan ini karena mereka menganggap Parlemen yang 2/3 anggotanya berasal dari " negara negara bagian " bentukan Van Mook telah ikut campur dalam masalah internal Angkatan Darat.
Dalam pandangan Nasution ,Simatupang dan pimpinan AD lainnya,TNI bersama rakyat telah bahu membahu memperjuangkan Kemerdekaan ,tetapi nyatanya pada masa itu, sebahagian anggota Parlemen yang tidak ikut berjuang dalam Perang Kemerdekaan justru sudah ikut mengatur internal AD.
Kekecewaan Nasution ini diwujudkannya dalam bentuk perlawanan kepada Sukarno.Nasution bersama pasukannya pada 17 Oktober 1952 datang ke Istana dan meriam juga dikerahkan.Nasution mengajukan tuntutan ke Presiden Sukarno ,Parlemen harus dibubarkan.Sukarno tentu menolak permintaan itu karena Sukarno tidak ingin disebut sebagai diktator.
Sesudah peristiwa itu Nasution kemudian diberhentikan sebagai KSAD dan begitu juga halnya dengan TB Simatupang. Walaupun Nasution sudah diberhentikan  sebagai KSAD dan digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng ,tetapi konflik internal Angkatan Darat belum selesai bahkan semakin parah.Kemudian Bambang Sugeng pun mengundurkan diri dan selanjutnya KSAD dijabat oleh Bambang Utoyo.KSAD baru ini ternyata ditolak oleh sebahagian perwira TNI AD bahkan pelantikannya pun di boikot.Bahkan sewaktu pelantikannya korps musik yang berperan adalah korps musik Barisan Pemadam Kebakaran.
Sultan Hamengkubowono IX,juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Dengan semakin melebarnya konflik internal AD maka Sukarno dan Kabinet menunjuk lagi Nasution sebagai KSAD pada 1 November 1955 dengan menyandang pangkat Mayor Jenderal. Merenung selama tiga tahun tanpa jabatan maka ketika menjabat kembali sebagai KSAD ,Nasution kemudian mengemukakan konsep " Jalan Tengah".
Inti dari konsep itu adalah TNI tidak akan mengambil alih kekuasaan ,namun akan tetap berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan. Konsep " Jalan Tengah " tersebut antara lain dikemukakan Nasution dihadapan taruna Akademi Militer Nasional di Magelang ,Jawa Tengah pertengahan Desember 1958.
