Presiden Trump bisa dibilang merupakan Presiden paling kontroversional dalam sejarah Amerika Serikat. Ia banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan rasis yang mengundang kebencian dan kemarahan publik.
Pada minggu pertama Februari 2017, berbagai media besar Amerika seperti CNN, ABC, dan NBC mempublikasikan hasil survei mereka mengenai kinerja awal Pemerintahan Trump. Semuanya memberitakan hal yang kurang lebih sama: angka persetujuan masyarakat terhadap kebijakan Trump sangatlah rendah.
Tak puas dengan pemberitaan media,Trump pada hari ini mengeluarkan pernyataan di akun Twitter pribadinya dan mendiskreditkan seluruh media yang memuat survei negatif akan dirinya. Ia menyebut bahwa media CNN, NBC, dan ABC merupakan media penyebar berita bohong (fake news).
"Jika ditinjau dari segi politik, tindakan Trump untuk memusuhi media, merupakan aksi bunuh diri."
Perlu diingat bahwa media merupakan sebuah institusi yang memiliki hak-hak tertentu, termasuk untuk melakukan survei atau menuliskan opini. Sebagai sebuah institusi, media juga dapat memainkan berbagai peran politik, di antaranya mendukung proses transisi demokrasi dan melakukan oposisi.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh McCargo (1999), sebagai bagian integral dalam masyarakat, bangsa, dan negara, maka pers/media berperan penting dalam membantu mengelola bangsa dengan segala kerumitannya melalui diseminasi berita, opini, dan harapan pada masyarakat luas. Pemerintah dan pers adalah dua institusi yang saling membutuhkan satu sama lain.
Pers merupakan salah satu agen perubahan yang salah satu fungsinya adalah sebagai penyulut api perlawanan (fire-fighting), yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis. Peran media sebagai agent of change ini, dapat dilihat dalam penggulingan rezim Marcos di Filipina pada tahun 1986, penggulingan rezim Soeharto pada tahun 1998, maupun penggulingan pemerintahan Suchida Kraprayoon di Thailand pada tahun 1992.
"Pers bukan hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, ia juga berperan dalam menentukan stabilitas, pengendalian, dan perubahan dalam suatu negara."
Di Burma misalnya, pers memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi stabilitas nasional. Pada tahun 1970-an, pers merupakan agen pengendali dalam demokrasi liberal Jepang. Lalu di Korea, pada saat terjadi transisi kekuasaan tahun 1987, pers juga memainkan perannya dalam proses perubahan sosial-politik Korea Selatan. Seperti yang dikatakan Koike (2002), ada hubungan timbal-balik antara pemerintah dan media, media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, juga pemerintah-media-lokalitas. Oleh karena itu, tindakan memusuhi media adalah tindakan yang SALAH BESAR!
Aksi Trump mendiskreditkan media, dapat menyulut api perlawanan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di Filipina, Thailand, maupun Indonesia. Jika tadinya media massa hanya berperan sebagai penonton (spectator) dan pelayan (servant), maka kini media tersebut bisa berubah peran menjadi penjaga (watchdog) atau malah penipu (trickster), yang bisa menghambat kebijakan publik, membahayakan stabilitas negara, atau malah menggulingkan roda pemerintahannya.Â
