Sebuah Catatan tentang Kebebasan Pers di Dunia

Media secara keseluruhan harus mewakili citra: dapat dipercaya, berbasis fakta, dapat diverifikasi, dan komprehensif. Sebuah representasi seimbang dari semua anggota masyarakat melalui media merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Inovasi menawarkan alat dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih lebar untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai penunjang kegiatan jurnalistik.

Tantangannya adalah bagaimana media dapat mengambil tindakan proaktif untuk mempromosikan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, representasi dan partisipasi kelompok marjinal, serta bagaimana mempromosikan inklusivitas dan saling pengertian. Sejauh mana inovasi ini mampu menjangkau kelompok-kelompok minoritas, entah karena kewarganegaraan, letak geografis, etnisitas, budaya, bahasa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau bahkan disabilitas.

Jurnalisme berkualitas, baik online atau offline harus bekerja berdasarkan standar profesional dan etika. Pers di era modern bertujuan untuk masyarakat yang adil, damai, dan inklusif, dimana kebebasan mendasar dijamin melalui institusi yang efektif. Melalui sektor media yang bebas, independen dan pluralistik, arus informasi menjadi semakin berharga dan semakin besar manfaatnya. 

Media kini berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan maupun sosialisasi kebijakan publik. Penting untuk memberdayakan setiap anggota masyarakat, dan memberikan mereka kesempatan untuk turut andil dalam mengambil bagian, terutama mereka yang terpinggirkan, secara politik, ekonomi, atau sosial. 

Tantangannya, platform media, pers, dan jurnalis kini dihadapkan pada audiens yang skeptis. Media membutuhkan model dan strategi baru untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen dan untuk memastikan bahwa cerita-cerita yang bias dan "berita palsu" tidak menyalip arus informasi. Media itu tidak boleh menjadi pemasok aktif dari ketidakbenaran, atau bahkan memanipulasi fakta untuk tujuan politik yang sempit.

Agar perubahan positif bisa berakar, masyarakat perlu menjadi agen perubahan mereka sendiri. Media komunikasi dan informasi bisa melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan membantu membangun fondasi untuk keseluruhan pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Kemandirian media dan kontra narasi dalam melawan kekerasan. Media kadang-kadang terlibat dalam pengembangan narasi kekerasan, ujaran kebencian, isu-isu SARA, dan radikalisme. Media perlu menjunjung tinggi asas bebas dan independen serta bertindak sebagai mercusuar dalam "badai" debat agresif yang kacau di media sosial. Media harus mampu menyediakan berita-berita yang solid sehingga dapat menjadi rujukan serta tolok ukur yang andal bagi masyarakat. 

Perlu ada ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk otoritas keagamaan untuk memberikan argumentasi yang etis, moral dan ideologis yang mendukung perdamaian dan tindakan-tindakan non-kekerasan. Kecenderungan sensasionalisme di beberapa media seyogyanya dihindari supaya tidak memperparah dan mengeksploitasi ketakutan publik. 

Media tidak boleh memberikan dukungan bagi penyebaran ucapan kebencian, diskriminasi, bahkan pengucilan sosial. Peran media sangatlah penting dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu hal. Media harus teguh dalam memberikan pelaporan yang akurat, dengan menjunjung profesionalitas, standar etika, dan kemanusiaan. Idealnya, media harus berkontribusi untuk memberikan alternatif dan solusi kebijakan yang koheren, menyalurkan aspirasi yang baik, dan mendorong terciptanya integrasi dalam masyarakat.

Ada juga kebutuhan akan perlunya investigasi jurnalistik. Rakyat haus dan menginginkan media untuk bisa mengungkap dan mempublikasikan informasi yang sensitif. Korupsi, keamanan pangan dan produk, ketidakadilan kerja, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pelanggaran HAM, penambangan ilegal, penebangan hutan secara liar, atau kerusakan lingkungan adalah isu-isu yang akan menyita perhatian publik bahkan pemerintah. 

Bagi masyarakat, media bisa jadi adalah harapan terakhir untuk sebuah perubahan. Bagi pemerintah, media adalah penyuplai informasi untuk mensukseskan program pembangunan. Tantangannya adalah urgensi jaminan keamanan, kerahasiaan sumber, dan penggunaan saluran komunikasi yang terenskripsi. Jurnalisme semacam ini mahal dan membutuhkan keberanian dari pihak praktisi sekaligus pemilik media.