Begitulah sekelumit drama pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon. Gagal bayar ataupun gagal tagih dalam proyek infrastruktur, Wali Kota dengan BKPKAD dan DPU-TR pun tak ada keselarasan satu jawaban. Saling menyalahkan layaknya konflik di cerita sinetron.
Sebagai masyarakat penikmat jalan ajur mukmuk di Kota Cilegon, secara kasat mata pun sangat terlihat, bahwa menuju tahun kedua menjabat Wali Kota Cilegon apa yang sudah dibangun dari RPJMD dan Janji Politik?
Lebih dikerucutkan lagi, persoalan jalan ajur mukmuk saja tak pernah diperbaiki. Dikunjungi, lalu berjanji "bulan depan akan diperbaiki."
Nyatanya hingga berbulan-bulan janji itu bernasib sama seperti janji kampanye yang nyaris tak terdengar lagi, kapan akan direalisasikan?
Selama ini untuk menutupi lambannya pembangunan, narasi yang diluncurkan Wali kota hingga para pendukung setianya selalu mengatakan, "baru menjabat setahun lebih sudah ribut terus jalan ajur mukmuk, Wali Kota kemaren ngapain aja?"
Narasi yang bikin gemes sebenarnya, dengan selogan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat masih baper dengan masa lalu.
Tidak memandang bahwa pejabat sekarang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembangunan yang harus dikerjakan saat ini juga.
Jalan rusak itu memang sudah bertahun-tahun lamanya. Jika sekarang mampu dikerjakan, tentu tidak perlu menyalahkan siapa pun di masa lalu. Sejatinya keberhasilan penguasa saat ini adalah mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.
Setiap saat, kabar jalan ajur mukmuk memakan korban kerap menghiasi media sosial. Itu yang terekam kamera, entah berapa banyak korban yang sebenarnya?
Harapannya tentu ada pada lelang pengerjaan proyek pembangunan jalan akses Panggung Rawi atau dikenal Kubang Laban yang sudah lelang.
Mengutip pengumuman lelang dari www.lpes.cilegon.go.id, proyek perbaikan jalan ini senilai Rp1,3 miliar.Â
