Mohon tunggu...
Mang Pram
Mang Pram Mohon Tunggu... Freelancer - Rahmatullah Safrai

Penikmat kopi di ruang sepi penuh buku || Humas || Penulis Skenario Film || Badan Otonom Media Center DPD KNPI Kota Cilegon

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Lagi "Ngumbah Piring", Wali Kota Cilegon Berani Beberes Birokrat Bebas KKN?

18 Februari 2022   07:55 Diperbarui: 18 Februari 2022   13:15 863
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Walikota Cilegon (foto Dinaskominfo Kota Cilegon)

Isu rotasi dan mutasi pejabat Pemerintah Kota Cilegon ternyata semakin kencang berhembus. Kegelisahan para ASN menunggu keputusan Walikota Cilegon begitu lama.

Apalagi setelah saya menulis artikel dengan judul "Adakah Kongkalikong Dibalik Rotasi dan Mutasi ASN Pemkot Cilegon? Awas Ada KPK."

Pembaca artikel, khususnya warga Cilegon ada yang menyambut penting secepatnya melakukan pengumuman pejabat yang akan mengalami rotasi, mutasi, dan promosi untuk peningkatan kinerja di Pemkot Cilegon.

Tanggapan lainnya pun ada yang turut khawatir jangan sampai dalam pemilihan open bidding kepala OPD dan jajaran pejabat birokrat lainnya ditunggangi berbagai kepentingan yang justru terindikasi adanya praktik KKN.

Hampir setahun, mungkin Walikota Cilegon juga lagi mempersiapkan para pejabat birokrat terbaiknya. Hak preogratif memang ada padanya untuk menentukan siapa saja pembantu dalam menjalankan program pemerintahan.

Pernah mendengar perkataan Pak Wali, yang diceritakan juga oleh banyak orang, bahwa sedang mengistilahkan dirinya lagi "cuci (ngumbah) piring."

Cuci piring dalam arti sebenarnya adalah membersihkan piring yang telah digunakan untuk kegiatan makan-makan. 

Namun "cuci piring" di sini dimaksudkan untuk beberes persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh kepala daerah lama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Momentum rotasi dan mutasi jabatan bisa dijadikan sebagai beberes para birokrat dan menciptakan sistem kerja yang profesional bebas KKN.

Maka dari pada itu, lambatnya memilih dan memilah pejabat, mungkin Pak Wali sekarang lebih selektif untuk mendapatkan para pejabat yang profesional dan bebas dari kepentingan golongan mana pun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun