Kritik, Aksi Massa, dan batasan Syariat: Menanggapi " Kedaulatan di Tangan Rakyat"

Batasan Syariat dalam Menyampaikan Kritik

Aksi massa dan kritik politik harus ditempatkan pada koridor syariat. Ada beberapa prinsip yang wajib dijaga:

1. Tidak merusak fasilitas umum. Infrastruktur adalah hak bersama; merusaknya hanya menambah penderitaan rakyat kecil.

2. Tidak menghalangi aktivitas masyarakat. Hak menyampaikan aspirasi harus berjalan seiring dengan hak orang lain untuk bekerja dan beraktivitas.

3. Tidak mencaci pribadi pemimpin. Kritik fokus pada kebijakan, bukan merendahkan kehormatan seseorang.

4. Menggunakan cara-cara santun. Kritik dapat disampaikan lewat forum publik, surat resmi, audiensi, atau aksi tertib yang terorganisir.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa amar ma’ruf nahi munkar harus dilakukan dengan hikmah, bukan dengan kemarahan yang membabi buta.

Refleksi: Kritik Sebagai Bentuk Kasih Sayang

Tragedi yang menimpa pengemudi ojek online itu adalah tamparan bagi kita semua. Sebuah aksi yang diniatkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tidak seharusnya merenggut nyawa rakyat. Inilah alasan mengapa kritik dan aksi perlu dibingkai dengan nilai kemanusiaan dan syariat.

Dalam Islam, kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan tanda cinta. Kita mengingatkan pemimpin bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Kita mengkritik kebijakan bukan untuk menciptakan kerusuhan, tetapi agar keadilan kembali hadir di tengah masyarakat.

Hak rakyat sejatinya bukan hanya soal memilih lima tahun sekali, melainkan juga hak untuk didengar, dilindungi, dan diperlakukan dengan adil. Aksi massa yang santun, kritik yang beradab, dan pemimpin yang mau mendengar adalah jalan menuju masyarakat yang lebih bermartabat.