Kapitalisme, Investasi Politik, dan Korupsi yang Terstruktur

Lebih dari itu, syariat Islam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi, antara lain: penyitaan seluruh hasil kejahatannya, pengumuman identitasnya kepada publik untuk efek sosial, hingga hukuman ta’zīr yang dapat mencapai tingkat tertinggi—termasuk hukuman mati—apabila korupsi tersebut menimbulkan kerusakan besar dan membahayakan hajat hidup umat.

Saatnya Mengoreksi Sistem, Bukan Sekadar Individu

Selama ini, respons terhadap korupsi cenderung bersifat reaktif. Kita begitu cepat mengecam individu, tapi enggan menyentuh akar ideologis yang menopang perilaku tersebut. Kita rajin mengganti wajah pejabat, namun enggan mengganti sistem yang memberi ruang besar bagi korupsi untuk tumbuh dan berkembang. Padahal, selama sistem kapitalisme-sekuler tetap menjadi dasar, korupsi hanya akan berganti baju dan pelaku, tidak pernah benar-benar hilang.

Islam tidak memerangi korupsi hanya dengan menakuti sanksi, tapi membangun sistem keimanan dan pengawasan sosial yang mencegah sejak niat. Ia membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab akhirat, bukan hanya takut pada KPK atau kamera CCTV. Ia membentuk masyarakat yang kritis dan berani menegur, serta pemerintahan yang tunduk pada nilai-nilai syariat, bukan transaksi politik.

Penutup: Dari Mana Harus Dimulai?

Jika bangsa ini sungguh ingin keluar dari krisis korupsi yang tak berujung, maka langkah pertamanya bukan hanya memperkuat aparat penegak hukum, melainkan membenahi sistem nilai dan arah kebijakan secara total. Kita butuh sistem yang bukan hanya membatasi peluang korupsi, tapi juga mencegah mentalitas oportunistik sejak dari akar.

Dan itu hanya mungkin dengan kembali kepada sistem Islam—yang tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga membentuk hati dan akal manusia agar tunduk pada Allah, bukan pada keuntungan sesaat.

"Barang siapa menanam sistem berdasarkan akidah, ia akan memanen generasi pemimpin yang takut kepada Allah, jujur dalam amanah, dan adil dalam kekuasaan."