Penulis: Mamad
Status : Mahasiswa UMSB Muhammadiyah Bukittinggi Sumatera Barat
Opini - Pengalaman selama menjadi seorang pegawai kontrak dari tahun 1994 saya memulai suatu pekerjaan Pemadam Kebakaran di salah satu instansi pemerintah disalah satu daerah .
Selama kurun waktu berjalan saya melakukan suatu pekerjaan tersebut selalu menjadikan sebagai hoby dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya .
Seiring berjalannya pada tahun 2005 keluarnya peraturan pemerintah PP 48 tentang pengangkatan honorer menjadi seorang ASN .
Pada waktu itu ada suatu kejadian dalam pengangkatan honorer posisi saya dalam proses tidak ada nama dan Database Daerah , Propinsi maupun BKN permasalahan tersebut sampai saya melakukan pelaporan kepolisian dikarenakan adanya keganjilan tentang pengangkatan PP 48 terjadi antara saya dengan instansi pemerintah dimana tempat bekerja tersebut .
Setelah terjadinya pelaporan tahun 2007 Tentang Penyalahan Wewenang terhadap saya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut , Akhirnya dalam proses berkelanjutan saya diberikan suatu kepercayaan oleh Bapak Walikota Payakumbuh untuk pergi ke BKN di Ibukota Jakarta untuk menyelesaikan semua permasalahan dan memberikan Data data yang lengkap sesuai dengan Aturan-aturan tentang pengangkatan PP 48 tersebut.
Setelah saya sampai di gedung BKN di Ibukota Jakarta Alhamdulillah dengan pembuktian dan serta data data selama dinas dipemda tersebut karena Ridho illahi dan Keluarga menjadi ASN di tahun 2008 .
Setelah tahun tahun berlalu permasalahan terjadi kembali tanpa sebab dan akibat keluarlah Nota Dinas Pemindahan saya sebagai staff ke Instansi lain namanya UMKM di tahun 2015 .
Dalam masa kerja di Instansi UMKM saya bekerja di bidang yang namanya TranTib Pasar berjalannya waktu , tanpa saya sadari kembali keluar lagi NOTA Dinas Pemindahan di tahun 2018 sebagai staff ke instansi pemerintah lainnya Kantor Satpol-PP.
Dikantor SatPol-PP kembali saya bekerja secara hobby dan semangat dalam bertugas dibagian bidang Operasional dilapangan dibagian Lidik dalam menjaga Perda perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut.
Setelah waktu berlalu saya dikejutkan kembali ditahun 2021 dengan NOTA Dinas Pemindahan saya sebagai staff kembali dikantor SetWan DPRD atau yang masih dibawah kepemimpinan daerah tersebut .
Selang waktu berlalu saya kembali bertugas dengan terus mentaati peraturan kepegawaian yang ada di SekWan tersebut setelah waktu berjalan selama saya berdinas disana bekerja sesuai aturan yang ada .
Dengan seiring waktu berjalan saya kembali mendapatkan Nota Dinas Surat Pemindahan kembali di tahun 2022 ke OPD lain di Dinas Kalaksa BPBD dipemerintahan tersebut sampai sekarang saat ini.
Terjadilah suatu masalah dalam pekerjaan tersebut yaitu dipindahkan tanpa ada Surat Teguran seperti ST1 , ST2 dan SP1 , SP2 sesuai dengan aturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dengan demikian saya pun bertanya-tanya kepada Instansi Pemerintah yang namanya BKPSDM setiap pemindahan saya dipindahkan dengan alasan penyegaran , tapi selama ini yang saya rasakan sebagai staff pegawai ASN merasa di Intimidasi , Diskriminasi dikarenakan hanya gara-gara pergaulan dengan pihak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan diluar pemerintahan oleh kebijakan kebijakan Pimpinan setiap OPD yang pernah ditugaskan .
Dengan kejadian dalam perjalanan pekerjaan selama menjadi ASN apakah peraturan perundang-undangan tentang memindahkan seorang pegawai negeri sipil bisa seenaknya secara semena mena melakukan dengan mengeluarkan NOTA DINAS tersebut.
Dengan demikian saya staff pegawai negeri sipil dipemerintahan kota Payakumbuh selama dialami meminta kepada Pihak Kemendagri untuk mengeluarkan Aturan kepegawai diturun kan sesuai aturan yang berlaku.
Sekian Permasalahan dalam Penegakan Hukum yang Semena-mena terhadap bawahannya , Apakah UU ASN/PNS " Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. & Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Dalam Peraturan ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
Tentang Aturan kepegawaian kewenangan atau
" Like This Not Like'
" Terimakasih sudah membaca artikel ini.
