Setelah waktu berlalu saya dikejutkan kembali ditahun 2021 dengan NOTA Dinas Pemindahan saya sebagai staff kembali dikantor SetWan DPRD atau yang masih dibawah kepemimpinan daerah tersebut .
Selang waktu berlalu saya kembali bertugas dengan terus mentaati peraturan kepegawaian yang ada di SekWan tersebut setelah waktu berjalan selama saya berdinas disana bekerja sesuai aturan yang ada .
Dengan seiring waktu berjalan saya kembali mendapatkan Nota Dinas Surat Pemindahan kembali di tahun 2022 ke OPD lain di Dinas Kalaksa BPBD dipemerintahan tersebut sampai sekarang saat ini.
Terjadilah suatu masalah dalam pekerjaan tersebut yaitu dipindahkan tanpa ada Surat Teguran seperti ST1 , ST2 dan SP1 , SP2 sesuai dengan aturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dengan demikian saya pun bertanya-tanya kepada Instansi Pemerintah yang namanya BKPSDM setiap pemindahan saya dipindahkan dengan alasan penyegaran , tapi selama ini yang saya rasakan sebagai staff pegawai ASN merasa di Intimidasi , Diskriminasi dikarenakan hanya gara-gara pergaulan dengan pihak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan diluar pemerintahan oleh kebijakan kebijakan Pimpinan setiap OPD yang pernah ditugaskan .
Dengan kejadian dalam perjalanan pekerjaan selama menjadi ASN apakah peraturan perundang-undangan tentang memindahkan seorang pegawai negeri sipil bisa seenaknya secara semena mena melakukan dengan mengeluarkan NOTA DINAS tersebut.
Dengan demikian saya staff pegawai negeri sipil dipemerintahan kota Payakumbuh selama dialami meminta kepada Pihak Kemendagri untuk mengeluarkan Aturan kepegawai diturun kan sesuai aturan yang berlaku.
Sekian Permasalahan dalam Penegakan Hukum yang Semena-mena terhadap bawahannya , Apakah UU ASN/PNS " Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. & Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
