MALIK NUR HALILINTAR
MALIK NUR HALILINTAR Mahasiswa

Anak Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes, menimba ilmu di Jurusan Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Memiliki minat pada studi tentang Islam-kemanusiaan-Indonesia. Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat. Mari bertukar ide dan gagasan demi suatu perbaikan, jangan lupa kritisi agar gagasan dapat menjadi aksi yang beresensi

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Pemilu, People Power, dan Mentalitas Bangsa Indonesia

15 Mei 2019   16:01 Diperbarui: 15 Mei 2019   16:09 288 2 2

"Bangsa Indonesia adalah bukan bangsa yang menyerah dan pasrah pada ketidakadilan. Bangsa Indonesia juga bukanlah bangsa yang memiliki 'mentalitas menerabas' dalam membangun peradabannya yang berkelas"

Wacana dilaksanakannya people power  menjadi sangat popular di Indonesia menyusul perkembangan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum sejak tanggal 17 April 2019. People power merupakan suatu hasil kulminasi dari pertentangan antara klaim petahana maupun oposisi.

Pemerintah Republik Indonesia yang juga sedang dipimpin oleh petahana yang turut serta dalam kompetisi pemilihan calon presiden mengklaim bahwa Pemilu tahun 2019 kali ini dapat berjalan lancar, sukses, jujur dan adil. Namun di lain pihak, oposisi pemerintah yang digawangi oleh Prabowo Subianto dengan sangat lantang menyuarakan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstuktur, massif, dan brutal.

Klaim pemerintah bahwa Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, damai, lancar, jujur dan adil terlontar dari setiap corong-corong petahana, tidak terkecuali Menkopolhukam; Wiranto dan juga Presiden Joko Widodo sendiri sebagai kontestan. Sehingga mampu kita simpulkan secara sederhana klaim tersebut adalah klaim dari pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat yang juga termasuk kontestan.

Pemerintah yang berdaulat adalah manifestasi kemapanan. Premis tersebut didasarkan atas fakta bahwa pemerintah adalah suatu institusi kekuasaan yang memiliki semua alat dan media untuk dapat memastikan agenda kebenaran menanungi kehidupan institusi negara. Suatu narasi dari sebuah kemapanan harus dibuktikan kebenarannya dengan metode ilmiah. Metode ilmiah yang tepat digunakan untuk menganalisis narasi dari kemapanan adalah metode anti kemapanan; yaitu metode falsifikasi (Karl Popper). Falsifikasi adalah metode yang mencari fakta-fakta yang tidak mendukung pembenaran sebuah narasi/gagasan untuk membatalkan sebuah kebenaran narasi. Hanya dengan metode itulah kita dapat tetap menghadirkan dialektika dalam memastikan kesahihan narasi pemerintah yang memiliki segala alat untuk merumuskan narasi yang sudah harus sangat absah.

Lain hal nya dengan petahana, oposisi juga memiliki misi menghadirkan dialektika yang dilakukan dengan menghadirkan kontra-narasi petahana. Oposisi sebagai pihak politik yang tidak sedang menjalankan kekuasaan, tentu memiliki keterbatasan alat dan sumber daya untuk memastikan kesahihan narasi yang dihasilkan. Sehingga memang oposisi identik dengan menghadirkan praduga. 

Oposisi dalam sistem politik demokrasi juga berkewajiban menghadirkan keyakinan pada rakyat bahwa penyelenggaraan negara; termasuk Pemilu dalam konteks ini, telah berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. 

Namun perlu diingat bahwa kebenaran dan keyakinan hakiki adalah kebenaran dan keyakinan yang telah melewati masa krisis, yaitu masa dimana keyakinan itu diragukan. Rene Descartes mengilhamkan kepada manusia yang rasional agar 'de omnibus dubitandum'. 

Terjemahan bebas dan liar atas dictum Descartes kira-kira adalah 'ragukan segala sesuatu hingga menemukan bukti yang mampu meyakinkanmu'. Sehingga jalan berpikir dan berikhtiar oposisi sudah memang seharusnya meragukan kesahihan pemerintah sebagai langkah awal yang dilanjutkan dengan mengumpulkan fenomena dan bukti yang mendukung objektifnya praduga yang dilayangkan. Metode berpikir yang tepat untuk oposisi adalah metode positivisme; memverifikasi kebenaran praduga/narasi dengan beberapa bukti.

Latar belakang prinsip demokrasi bahwa narasi pemerintah sudah selayaknya difalsifikasi dan narasi oposisi membutuhkan verifikasi yang sudah selayaknya memandu kita menganalisis dinamika hasil Pemilu Indonesia tahun 2019. 

Pemerintah yang segera mengumumkan penilaian bahwa Pemilu 2019 telah sukses, berjalan lancar, dan adil telah berhasil difalsifikasi oleh temuan-temuan kecurangan Pemilu 2019 oleh tim kampanye nasional kandidat oposisi; Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Narasi pemerintah dapat dilacak melalui laman ini

Narasi bahwa Pemilu telah dilaksanakan dengan curang dan tidak adil dari oposisi terverifikasi oleh temuan kecurangan yang sama, yang digunakan untuk memfalsifikasi narasi pemerintah telah berlangsung Pemilu yang damai, lancar, jujur dan adil. 

Peristiwa pelaporan pengungkapan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah dilaporkan oleh oposisi kepada penyelenggaran pemilu. Sedangkan khusus untuk praduga salah input data C1 secara struktur dilaporkan juga.

Kesimpulan umum yang dapat kita tangkap adalah telah ada modal fakta yang cukup untuk kita sebagai sebuah kesatuan bangsa menghadirkan diskursus tentang kualitas pelaksanaan pemilu. Diskurus tersebut harus dan mesti dilakukan dengan menempuh jalur-jalur yang telah diatur oleh mekanisme demokrasi yang kita anut serta ketentuan konstitusi dan hukum positif Indonesia.

People power  bertentangan dengan Demokrasi?

People power  secara etimologis tentu dapat kita analisis berasil dari kata people; yang adalam istilah politik diartikan sebagai rakyat, dan kata power; yang dapat diterjemahkan bebas menjadi kata kekuasaan/kedaulatan. Sehingga secara etimologis people power  diartikan sebagai suatu kekuasaan rakyat. Definisi tersebut tentu identik sekali dengan definisi etimologis demokrasi, yang juga bermakna kekuasaan rakyat 'demos' dan 'cratien'.

Secara genealogi dan tafsir sejarah serta peristiwa, people power  dalam sebuah orde dunia yang diliputi oleh sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, people power  telah mengalami penyempitan makna. People power telah diartikan secara popular sebagai sebuah aksi massa public yang massif dalam menyuarakan suatu aspirasi yang sudah tidak memungkinkan disampaikan lewat mekanisme konstitusional yang telah diatur. 

Tentu secara esensi tafsir genealogis tersebut didasarkan atas riwayat telah dilaksanakannya people power  di berbagai penjuru dunia. Tidak ada sebuah esensi people power yang bertentangan dengan demokrasi tentunya.

Robert A Dahl (1985: 10-11) dalam suatu kajian pentingnya tentang demokrasi, mengungkapkan kriteria bagi suatu sistem kehidupan demokrasi sebagai suatu konsep politik, meliputi :

  • Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
  • Partisipasi efektif, yaitu kesempatan untuk semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
  • Pembenaran kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalnnya proses politik dan pemerintahan secara logis.
  • Kontrol terhadap agenda, yaitu dijaminnya kekuasaan ekslusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda manakah yang harus atau tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan.
  • Pencakupan, yaitu terliputinya masyarakat mencakup setiap manusia dewasa dalam kaitannya sebagai subjek hukum.

Dalam menjelaskan konsepsinya tentang demokrasi, Dahl terlihat memberikan fokus tentang keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakukan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3