Mohon tunggu...
M. Ali Amiruddin
M. Ali Amiruddin Mohon Tunggu... Guru - Penulis Biasa

Warga negara biasa yang selalu belajar menjadi pembelajar

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Terkait Natal, Pemda DKI Jakarta Mengakomodir Keinginan Warganya

13 Desember 2017   21:07 Diperbarui: 13 Desember 2017   23:59 892
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya perlu menanggapi tulisan keren dari bapak Felix Tani yang berjudul: Pak Anies Baswedan, Perlukah Perayaan Natal Akbar di Monas.

Di mana kompasianer kawakan ini mengkritisi sikap gubernur baru DKI. Jakarta Anies Baswedan tentang perayaan Natal di Monas.

Saya hanya melihat dari sudut pandang pengagum seorang Gubernur yang tiba-tiba mempunyai program agar Monas tidak tertutup bagi kegiatan masyatakat. Yang selama ini Monas adalah tempat suci bagi Gubernur sebelumnya sehingga perayaan hari raya agama tertentu sempat dilarang. Bagaimana pak Ahok kala itu sama sekali tidak memberi ruang pada kegiatan-kegiatan keagamaan, alasannya mengganggu kepentingan umum (khususnya perayaan  hari besar Islam).

Meskipun alasan mengganggu kepentingam umum adalah sesuatu yang bersifat klise. Sedangkan masyarakat umum ya masyarakat yang tinggal di Jakarta tentunya. Gak dibatasi agama manapun sejatinya berhak menggunakan Monas sebagai ajang silaturrahmi, mengambil kata-kata umat Islam ketika hendak menyelenggarakan kegiatan bersama. Sama seperti reuni 212 juga hakekatnya sebagai sarana bermuajahah atau bertatap muka di antara umat Islam yang mendukung kegiatan dengan simbol 212 itu.

Tentu saja ketika umat Islam ingin menggunakan tempat umum itu tentu tidak jadi persoalan, dengan konsekuensi bisa menjaga keamanan, ketertiban dan tentu saja tidak meninggalkan sampah. Karena itu bisa merusak citra bersih yang dijaga Ibukota.

Belum lagi jika ada umat lain seperti Hindu, Budha atau Konghucu sekalipun berhak mengadakan "ritual" yang sama. Selain sebagai ajang silaturrahmi tadi tentu sebagai sumber pendapatan daerah dari perputaran bisnis jasa transportasi, komunikasi dan atau perdagangan.  Mengapa mesti risau kalau semua agama diberikan ruang yang sama dalam berekspresi?

Selain karena memberi ruang berekspresi yang merata dan adil, tentu saja pak Anies tidak mau dianggap pemimpin yang intoleran, diskriminatif dan terlalu condong kepada Islam saja misalnya. Tentu alamat buruk akan menimpa sang Gubernur. Jangankan melakukan kebijakan dengan asas keadilan saja masih mendapat sentimen negatif, apalagi jika beliau benar-benar diskriminatif. Mungkin sambal terasi yang aduhai itu menjadi bahan untuk mengolok-olok sang gubernur yang selalu ingin membahagiakan warganya itu.

Jika dikaitkan dengan nilai kedamaian yang ingin dijaga dalam perayaan tersebut, tentu itu berkaitan dengan masyarakat yang tengah menjalaninya. Jangankan di Monas yang terbuka, di tempat ibadah saja kalau belum bisa khusyuk ya tetap saja sulit untuk khusyuk. Belum lagi jika dalam ibadahnya tidak semata-mata karena Tuhan, tentu lain lagi dampaknya.

Jika kaitannya dengan penderitaan rakyat  Jakarta karena kebanjiran mungkin lain persoalan

Saat ini Jakarta tengah dirundung duka, nestapa, yang sebenarnya banyak dirasakan golongan menengah ke bawah. Apa sebab? Karena masyarakat yang terdampak banjir rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah yang memang sudah menjadi langganan banjir. 

Masyarakat bawah tidak bisa mengelak dari takdir atau kondisi lingkungan yang tak lagi nyaman. Sedangkan masyarakat high class tentu bisa dengan mudah memilih tempat tinggal dan tempat usaha yang lebih layak. Meskipun begitu, saya tidak mengabaikan bahwa semua status sosial akan terdampak banjir, lebih khusus jika jalan-jalan tergenang air.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun