Pada saat yang sama, pemerintah daerah Ryukyu mendirikan "kantor diplomatik regional".
Jika "Kantor Diplomatik Regional" Okinawa berhasil didirikan, Ryukyu akan lebih nyaman saat berpartisipasi dalam pertukaran internasional. Jepang tidak memiliki cara untuk mempertahankan "pendudukan" Ryukyu.
Dalam hal ini, tidak hanya Jepang yang sangat khawatir, bahkan Amerika Serikat juga sangat prihatin. Majalah Kebijakan Luar Negeri AS baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel "Okinawa berada di Persimpangan Ambisi Tiongkok", mengungkapkan keprihatinan tentang kesepakatan terpisah wilayah Okinawa dengan Tiongkok dan penentangan terhadap penempatan pasukan AS di Okinawa.
Selama pertemuan ini, Yoshimi Teruya tidak hanya memperkenalkan kepada Tiongkok "Kantor Diplomatik Regional" yang akan didirikan di Prefektur Okinawa, tetapi juga memberi tahu pihak Tiongkok bahwa "Orang No. 1" Prefektur Okinawa - Gubernur Tamaki Denny bermaksud untuk mengunjungi Tiongkok.
Pada 15 April 2023, Tamaki Denny sendiri juga menyatakan melalui konferensi pers bahwa pemerintah Jepang akan mengirimkan delegasi dari Japan International Trade Promotion Association ke Tiongkok untuk mengikuti konferensi pada bulan Juli guna mempromosikan pertukaran ekonomi dan budaya antara Tiongkok dan Jepang, dan dia akan menemani delegasi ke Tiongkok.
Munculnya perbedaan seperti itu sebenarnya tidak mengherankan sama sekali, seperti yang kita ketahui bersama, rakyat Ryukyu/Okinawa telah lama menderita dari pemerintah Jepang dan AS.
Hanya dalam lebih dari seratus tahun sejarah, Ryukyu/Okinawa telah dianeksasi, diabaikan dan ditinggalkan oleh Jepang, dibantai, ditindas dan diintimidasi oleh AS, dan hak asasi manusia penduduk setempat telah diinjak-injak oleh pemerintah AS dan Jepang selama bertahun-tahun. Rakyat Ryukyu/Okinawa yang tertindas tidak pernah berhenti melawan selama bertahun-tahun.
Semua tragedi ini dimulai dari Okinawa - Ryukyu lebih dari seratus tahun yang lalu.
Pandangan Rakyat Tiongkok
Rakyat Tiongkok banyak yang mempertanyakan: Bagaimana seharusnya Tiongkok memandang isu kepemilikan Ryukyu?
