Masalah Laut Tiongkok Selatan & “Kebebasan Navigasi” Bagi AS (2)

Jadi ini dianggap Tiongkok sebagai ancaman yang sangat besar untuk kegiatan kapal selam Tiongkok. Pesawat, seperti yang telah disebutkan dapat memperoleh informasi tentang dinamik pesawat dan dinamika kapal Tiongkok. Kedua, mereka juga dapat mengumpulkan informasi nirkabel. Jadi AS melakukan secara dekat pengintaian dari perairan dekat Tiongkok bisa menimbulkan bahaya yang parah bagi keamanan nasional Tiongkok, dan itu menjadi akar kecelakaan atau accident maritim dan udara antara Tiongkok dan AS.

Dan insiden yang terjadi sangat erat berkaitan dengan keingin-tahuan AL-AS pada perkembangan militer Tiongkok. Think-tank AS “Carnegie endowment for International Peace” menunjukkan dalam sebuah esei yang mengatakan, AL-Tiongkok tidak saja akan “membatasi” kebebasan navigasi skala besar di Laut Tiongkok Selatan, mereka juga akan memaksa AS dalam melakukan pengumpulan informasi intelijen menjadi terbatas.

Jika Tiongkok sudah bisa menguasai kedaulatan semua pulau-pulau, kapal dan pesawat tempur AS akan tidak mungkin lagi mendekat dalam 12 mil laut dari perairan teritorial Tiongkok, dan juga tidak mungkin bagi AS untuk melakukan operasi dalam 200 mil laut ZEE Tiongkok, yang berarti kebebasan hegemonik AS akan secara besar dibatasi.

Pada tahun 2012, Tiongkok mengusulkan menjadi kekuatan maritim, terutama untuk tiga kondisi. Salah satunya adalah untuk mempertahankan hak-hak maritim, perlindungan lingkungan laut.

Maka AS berpikir Tiongkok menantang posisi hegemonik AS pada skala global. Pada permukaan, benturan di Laut Tiongkok Selatan tampaknya menjadi gesekan atau konflik yang dikarenakan Tiongkok mengembangkan pulau-pulau karang, namun pada kenyataannya, alasan dibalik itu, terutama dari sudut pandang AS, AS percaya bahwa kebangkitan Tiongkok dalam kekuatan maritim dan meningkatkan kegiatan maritim menimbulkan ancaman bagi AS, bukan saja hanya di Laut Tiongkok Selatan, tetapi juga di daerah-daerah maritim lainnya.

Jadi analis pikir dibalik kontes ini, setidaknya dari sudut pandang AS, itu adalah dialog face-to-face antara kekuatan yang baru muncul dengan kekuatan maritim yang sudah mampan.

Secara historis, apa yang disebut AS “kebebasan navigasi” telah dikoordinasikan dengan perluasan kepentingan global AS. Kini, AS berharap mengubah “kebebasan navigasi” menjadi “izin musafir” (traveler permit) khusus untuk laut Tiongkok Selatan.

Tapi sebenarnya, AS memiliki pertimbangan yang lebih dalam di balik “traveler permit.”

( Bersambung ......... )

Sumber : Media TV & Tulisan Dalam & Luar Negeri

Begini Saran Jokowi Mencegah Konflik Laut Cina Selatan