Dampaknya bisa ke mana-mana.
Masyarakat makin tidak percaya media. Wartawan beneran jadi ikut dicurigai. Demokrasi kehilangan instrumen kontrolnya. Bahkan institusi pers perlahan keropos dari dalam.
"Premanisme bukan cuma kekerasan fisik. Ini kekerasan verbal, kekerasan simbolik," ujar Kang Oleh. Dan, tambahnya, "Itu lebih licik. Karena menyamar sebagai kebenaran."
Kang Oleh tidak sedang menggeneralisasi.
Ia tahu pers adalah salah satu tiang demokrasi. Tapi ia juga tahu, jika dibiarkan, tiang itu bisa lapuk karena rayap-rayap kecil yang pura-pura jadi pelindungnya. Ia meminta pemerintah bertindak. Kepolisian, TNI, bahkan Satpol PP harus ikut ambil bagian. Media abal-abal bukan sekadar masalah etik---ini sudah ranah pidana.
Sebuah refleksi di tengah kemerdekaan informasi.
Di era digital, setiap orang bisa punya media. Tapi tak semua orang siap jadi wartawan. Dan tak semua media layak disebut pers. Ada yang dibentuk untuk mengabarkan kebenaran. Ada pula yang didirikan untuk alat intimidasi.
Dan ketika masyarakat sudah terlalu takut bicara karena bayangan berita jelek yang bisa diangkat kapan saja---itulah saat kita sadar: premanisme telah berubah wujud.
Hari ini, kita harus bertanya: siapa yang mengendalikan narasi? Siapa yang menulis? Siapa yang bertindak? Dan, siapa yang diam?
Karena diam, juga bisa jadi bagian dari kejahatan.
_____
Catatan:
Jika ada yang memeras menggunakan nama saya, cek apakah wajahnya mirip di foto profil saya, silakan konfirmasi melalui nomor WA yang tercantum.
Penulis pernah 2x menjadi korban premanisme berkedok wartawan. Dan nama pernah (kerap) dipakai dalam tim 'wartawan' preman ketika mereka beraksi, termasuk namanya ditulis untuk mengisi daftar hadir kegiatan kementerian Komdigi/Kominfo dll.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
