Risiko kebocoran di sini ada di potensi profit shifting, di mana keuntungan bisa mungkin dialihkan ke pos lain agar dividen yang dilaporkan kecil. Belum lagi nih ya, interventi politik dalam penetapan laba dan dividen. Harapan saya sih, Menkeu kita bisa menuntut BUMN lebih disiplin setor dividen.
3. Layanan publik yang masih rawan pungli
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat PNBP dari pembuatan paspor dan visa saja bisa tembus Rp8,5 triliun pada 2024. Angkanya ini bisa lebih tinggi lagi nih.
Ada juga pendapatan dari izin usaha tambang, izin usaha kehutanan, izin usaha lingkungan. Beuh, risiko kebocorannya itu ada di praktik-praktik pungutan liar di lapangan. Apalagi kalau sistem pembayarannya masih manual, peluang pungli ini terbuka lebar.
4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kurang optimal
Banyak aset negara yang nganggur (idle), gak dimanfaatkan. Problem lainnya adalah sewa aset sering di bawah harga pasar. Pelepasan aset pun kadang penuh konflik kepentingan.
Kalau Menkeu bisa mapping ulang aset-aset negara, potensinya juga besar, mungkin puluhan triliun ada.
5. Sektor denda, sanksi, dan sitaan
Denda hukum, sitaan KPK, atau hasil perkara sering gak tercatat utuh. Larinya kemana? Ke kantong hakim, ke kantong jaksa, ke kantong-kantong gak jelas lah pokoknya. Transparansi di lembaga penegak hukum kita, sama-sama tahu lah ya, masih rendah. Nah, Pak Novel bisa dorong akuntabilitas di sektor ini.
Jadi PR utamanya ada dua, yaitu menutup kebocoran (governance dan transparansi), kemudian memperkuat sistem digital + koordinasi antar lembaga. Kalau ini bisa beres, PNBP bisa jadi "mesin penerimaan negara" yang kuat, bukan sekadar tambahan pajak.
Tahun ini, pemerintah menaikkan target PNBP dari Rp505,38 triliun pada 2024 menjadi Rp513,64 triliun. Itu kira-kira seperempat dari penerimaan negara.Â
Jujur aja, kamu pengen gak sih, penerimaan negara kita tuh jangan cuma ngandelin pajak rakyat terus? Karena kalau PNBP bisa dijaga dan disiplin keras, beban pajak gak lagi mencekik rakyat kecil dan UMKM.
Kalau kebocoran di sumber daya alam saja bisa ditekan, tambahannya puluhan triliun bisa masuk. Kalau dividen BUMN lebih disiplin setor, ratusan triliun lagi nambah. Kalau layanan publik bebas pungli, trust masyarakat juga naik.Â
Intinya, reshuffle kali ini gak bisa cuma kita lihat sebagai drama politik, siapa keluar dan siapa masuk. Lebih dari itu, ini soal taruhan besar, apakah duet integritas dan profesionalisme bisa bikin PNBP pelan-pelan naik kelas menjadi pilar APBN yang baru, bukan sekadar angka target di kertas.
