Sekarang, agak mental dikit obrolan kita. Ingatan saya langsung mundur beberapa bulan lalu, tepatnya Juni 2025. Kala itu, Bapak Novel Baswedan muncul lagi di panggung publik.Â
Beliau muncul bukan sebagai penyidik KPK, tapi sebagai Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). So, saya cukup excited karena sekarang Indonesia punya duet baru, yaitu "menkeu koboi" dan pejuang antikorupsi.
Duet Pak Yudhi dan Pak Novel ini menarik banget. Satu orang kuat di disiplin fiskal, satunya lagi kuat di integritas. Kalau mereka beneran sinkron, bukan gak mungkin PNBP yang selama ini bocor bisa jadi motor baru penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan isapan jempol belaka. We'll wait and see.
PR Besar Kebocoran PNBP di Indonesia
Melihat track record Pak Yudhi yang sudah malang melintang di berbagai kementerian dan lembaga ekonomi, saya jadi punya firasat (maaf kalau agak lancang), ke depan beliau bakal menaruh fokus lebih besar ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).Â
Kenapa? Karena jujur aja, PNBP ini ibarat gudang uang negara yang pintunya banyak, tapi gemboknya longgar. Potensinya gede banget, tapi kebocorannya juga nggak kalah besar. Saya ambil beberapa contoh.
1. PNBP sektor sumber daya alam
Minyak dan gas kita pada tahun 2024 saja menyumbang Rp110,92 triliun. PNBP minerba melonjak signifikan dan mencatat rekor tertinggi karena menyentuh Rp170 triliun pada tahun yang sama.
Tapi coba kita lihat di lapangan! Tambang batubara, nikel, emas di Indonesia ini sering under-reporting produksi. Banyak perusahaan lapor hasilnya lebih rendah padahal realita di lapangan tidak begitu. Ingat kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Moeis, suami Sandra Dewi? Ya, begitulah realitas di lapangan.
Belum lagi tambang-tambang ilegal yang masih banyak dan hasilnya gak masuk ke kas negara. Next, iuran hasil hutan dan pungutan perikanan rawan hilang di jalan alias tidak transparan.Â
Nah, kalau Satgassus dan Kemenkeu bisa memperketat sistem monitoring lewat digitalisasi rantai produksi dan real time tracking, lahan basah kebocoran tadi sudahlah pasti terselesaikan dengan baik.
2. Transparansi dividen BUMN
Presiden Prabowo awal tahun ini bilang, dividen BUMN bakal menyentuh angka Rp300 triliun pada 2025. Apakah memang realistis target beliau ini? Ya, menurut saya sangat realistis loh. Walaupun saya bukan ekonom, cuma mantan jurnalis, saya yakin ini sangat realistis. Kenapa?
Ya, sudah jadi rahasia umum, masih banyak tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN kita yang kurang transparan. Yang terpantau mungkin cuma yang udah menjadi perusahaan publik alias yang melantai di bursa. Nah, yang masih private? Siapa yang tahu?
