Mardiono masih mendapat dukungan kuat dari sejumlah DPW seperti Jateng Dapil 10 dan Kota Batam, dengan polling internal mencapai 90,62%, tetapi ditolak Majelis Syariah PPP dan kini menghadapi saingan serius dari figur seperti mantan menteri berlatar bisnis (didukung sebagian besar DPW), kepala daerah progresif yang kembali ke PPP, serta ulama muda dari kalangan tradisionalis.Â
Persaingan ini memicu perdebatan sengit antara kader asli versus non-kader, dengan seruan "jangan jual partai" dari internal PPP Riau.
Kaderisasi lemah membuat PPP bergantung pada tokoh oportunis seperti yang keluar pada 2023, sementara pemimpin muda absen.
Pragmatisme, Â bergabung koalisi demi kursi menteri bertabrakan dengan nilai Islam seperti integritas. Isu-isu integritas di masa lalu merusak citra, membuat pemilih meragukan PPP sebagai wakil umat, terutama di tengah dorongan internal PPP untuk mendukung RUU Perampasan Aset sebagai upaya anti korupsi nasional.
Faktor Eksternal: Persaingan dan Pergeseran Pemilih
Eksternal, PPP kalah bersaing di ceruk Islam: PKB (10,62%) kuasai Nahdliyin, PKS (8,42%) unggul dengan narasi anti-korupsi, PAN (7,24%) tampil moderat.
Kehilangan basis NU pasca-1998 membuat identitas PPP kabur. Demografi berubah: pemilih muda (50%+) lebih memilih isu pragmatis ketimbang identitas agama. Urbanisasi yang cenderung sekuler memperkuat dominasi PDIP (16,72%) dan Gerindra (13,22%). PPP gagal adaptasi digital, kalah dari PKS di TikTok.
 Di situasi nasional saat ini, dengan protes anti-pemerintah seperti Aksi Indonesia Cemas Jilid II oleh BEM SI yang menuntut transparansi RUU dan partisipasi publik, PPP semakin terpinggirkan karena minimnya suara dalam isu reformasi dan stabilitas ekonomi pasca demo.
Muktamar X: Harapan Transformasi di Tengah Gejolak Nasional
Muktamar ke-10 di Jakarta (27-29 September 2025) dengan tema "Transformasi PPP untuk Indonesia" adalah momentum krusial.Â
Lokasi di ibu kota, di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung, cocok untuk agenda transformasi: regenerasi kepemimpinan, platform ekonomi syariah, dan digitalisasi.
Acara ini bisa jadi "tobat nasuha" nyata -- evaluasi kegagalan 2024, rencana 2029, serta posisi PPP dalam mendukung reformasi nasional seperti revitalisasi organisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi umat.
Delegasi dari 38 provinsi diharapkan menghasilkan visi baru: PPP sebagai partai Islam inklusif untuk Indonesia maju, yang mampu merespons krisis kepercayaan publik dan tuntutan kesetaraan gender serta partisipasi digital, sebagaimana ditekankan pada Hari Demokrasi Internasional 2025.
Kriteria Calon Ketua PPP: Siapa yang Cocok Hari Ini?
Pemimpin PPP hari ini harus selaras dengan ideologi (Islam moderat-inclusif, Pancasila) dan kebutuhan (regenerasi, integritas, adaptasi).
