bahkan dia memberikan jangka waktu kepada nama – nama yang disebutkan tersebut untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib, jika tidak maka nasibnya bisa sama seperti 300 orang tewas tersebut. Alhasil, ada beberapa dari anggota kalangan pejabat pemerintah tersebut menyerahkan diri karena takut dengan ancaman yang dikeluarkan oleh mantan wali kota Davao City tersebut.
Apa yang dilakukan oleh Roberto Duterte ini secara kasat mata terlihat kejam dan menunjukan kekuatan diktator sebagai kepala negara. Bahkan sudah timbul salah satu opini dari penggiat Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan jika kebijakan penembakan misterius ini jelas – jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, jika ditelaah secara komprehensif “aksi gila” yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte ini terbilang dapat dimaklumi, mengingat Fillipina mempunyai peringkat ke – 11 sebagai negara yang paling rentan aksi kriminal.
Rodrigo Duterte tidak peduli dengan persoalan HAM yang diutarakan oleh pihak – pihak yang kontra dengan kebijakannya. Dia berani untuk mencurangi suatu kondisi hukum dengan cara membuat aturan hukum yang konservatif, demi memberantas pengedaran narkoba di negerinya. Kebijakan yang terbilang ekstrem ini harus dilakukankannya di saat aksi kriminalitas ditambah dengan perilaku apara penegak hukum di negaranya sangat bermasalah. Namun, dia justru mampu mengeksploitasi kondisi sulit ini secara baik dan tidak sedikit negara memberikan apresiasi terhadap kebijakannya tersebut.
Jurus Furbizia ala Rodrigo Duterte ini sudah sepatutnya diapresiasi dan diinspirasi bagi pemerintah Indonesia. Lemahnya penegakan hukum dan masih luasnya peredaran narkoba di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau terkesan “gila”. Apa yang dialami oleh Fillipina, rasanya lebih kurang sama seperi yang dialami negara kita saat ini. Bukanlah suatu dosa besar jika pemerintah kita juga menerapkan kebijakan penembakan misterius terhadap pecandu terutama para pengedar narkoba.
Tidak berlebihan juga rasanya jika pemerintah kita, “memiskinkan” segala harta kekayaan yang dimiliki oleh para mafia peradilan. Sudah cukup kita melihat berita jika ada beberapa mafia peradilan dan pengedar narkoba yang pada akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum dan menghirup udara bebas.
Pemerintah terutama Presiden harus berani menggunakan jurus furbizia ini ke dalam pembenahan hukum di Indonesia. Mengeksploitasi suatu hukum jika tujuannya demi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umum, tentu bukanlah hal yang patut dipersalahkan. Penegakan hukum saat ini tidak melulu harus dilakukan dengan pendekatan yang terkesan diplomatis. Ada kalanya jurus furbizia ini dapat diterapkan dalam membenahi penegakan hukum di Indonesia. Apalagi sudah tak dapat dipungkiri, jika para mafia masih menyebar di berbagai bidang di negeri ini, oleh sebab itu jika ingin memberantas para mafia ini. Maka diperlukan proses penegakan hukum secara “mafia” juga.