[caption id="attachment_340306" align="alignnone" width="300" caption="www.waspada.co.id"][/caption]
Presiden SBY sudah menyuruh para menteri agar mundur bila aktif berkampanye politik mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Presiden juga menghimbau pejabat TNI, Kepolisian agar bersikap netral, dan tidak boleh mengajak bawahan memilih partai tertentu. Sepertinya himbauan ini tidak ditanggapi serius oleh mereka, geliat mereka hanya seputar mencari kekuasaan semata. Sementara rakyat yang melihatnya merasa mereka seperti tidak punya malu makan gaji buta.
Masih banyak berita keluar masuk soal kinerja kementerian, contohnya saja masalah PLN. Dimana tarif dasar listrik mau naik, tapi pelayanannya tidak memuaskan, listrik masih byar pet. Menterinya pula menyuruh bawahannya direksi BUMN, BUMD untuk tidak mencontoh sikapnya, karena mendukung partai tertentu dalam politik. Menterinya menghimbau bawahan tetap netral, tapi dia yang notabene masih aktif malah beseliweran cari dukungan bersama calon presiden dan calon wakil presiden lain.
Ini tidak menjadi contoh yang baik, Menakertrans malah berdalih bisa membagi waktunya soal pekerjaannya sebagai menteri, ditengah permasalahan TKI tidak berhenti, TKI ilegal yang pengirimannya masih terus berlangsung hari ini. Malaysia baru saja usir ratusan TKI ilegal bahkan ada yang terkena masalah narkoba, bagaimana seorang Menteri bisa mengabaikan hal ini kemudian asik berkampanye?
Sebagian menteri terbagi waktunya antara tugas pemerintah dan politik.  Di sidang kabinet sejumlah menteri tidak bisa hadir. Bukan karena sakit atau tugas. Tidak ada alasan yang jelas. SBY mengaku tidak akan melarang ataupun menghalangi para menteri yang ingin menjadi tim sukses calon tertentu. Apalagi, pemerintah sudah memiliki aturan yang tegas mengenai keberadaan menteri dalam kampanye. Kalau mau cuti ya silahkan. Bukan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memberikan rapor merah kepada 10 menteri yang kementeriannya dianggap tak memberikan kinerja yang memuaskan. Tiga di antaranya diberikan kepada Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Kementerian Agama yang kini posisinya masih kosong.
Pengunduran diri ini didasari oleh kesadaran etis. Contoh Gita Wirjawan yang mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan, karena ingin mencurahkan waktunya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Ini baru sikap seorang pejabat publik yang layak dicontoh. Keputusannya berdasarkan kesadaran bahwa akan ada benturan kepentingan ketika dia berpartisipasi dalam proses politik pada saat bersamaan dia tetap menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Benturan itu pun menurut dia hanya akan membuahkan persepsi publik yang tidak baik.
04-06-2014
Salam