Menurutnya, dalam setiap kesempatan bertegur sapa di suatu kegiatan dengan rakyat, pihak Istana menyiapkan antara 5 hingga 7 sepeda. Lain halnya dengan Djumala, dikutip dari jawapos.com, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa sumber dana untuk pembelian sepeda berasal dari kantong pribadi Presiden, bukan Sekretariat Negara maupun sponsor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mewanti-wanti agar tidak ada satupun fasilitas negara yang disalahgunakan oleh Pejabat Negara untuk kepentingan kampanye pemilihan umum. Namun sebagai penyelidikan awal jika ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang maupun fasilitas Negara, Â pihak KPK terlebih dahulu menyerahkan sepenuhnya proses kepada lembaga penyelenggara pemilu melalui fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Mekanismenya memang Bawaslu yang harus meneliti lebih jauh, jika sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka sangat berpotensi adanya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara terkait kegiatan pemberian sepeda ini. Tetapi, kalau dana tersebut murni berasal dari kantong pribadi Presiden sendiri sesuai dengan pernyataan Johan Budi, berarti Joko Widodo bisa dikatakan aman dari dugaan tersebut.
Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah mens rea atau niat jahat, sehingga seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan mengandung unsur niat jahat si pelaku. Oleh karena itu selain harus lebih jauh mencari tahu tentang sumber dana yang digunakan, kita juga harus memastikan apakah acara bagi-bagi hadiah sepeda oleh Presiden Joko Widodo tersebut digelar memang dengan niat batin untuk mendulang suara dalam Pemilihan Umum 2019 atau semata-mata murni kebijakan yang diambil oleh Kepala Negara dalam tugasnya sebagai penyelenggara Negara.
Karena kecenderungan tokoh politik dan masyarakat kita yang menggunakan isu tertentu untuk kepentingan politik, maka saya menyarankan agar Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati jelang masa Pemilihan Presiden 2019 nanti. Hal ini bukan lantas Jokowi menghentikan kebiasaan dalam memberikan sepeda atau hadiah lainnya kepada rakyat, tetapi lebih kepada meningkatkan kewaspadaan dalam menyelenggarakan Negara dan menggunakan anggaran Negara.Â
Jika memang pernyataan Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala benar adanya bahwa anggaran pembelian sepeda didapat dari dana Bantuan Sosial untuk Presiden yang dibiayai APBN, maka hendaknya untuk sementara waktu sumber dananya diganti dengan menggunakan uang pribadi Joko Widodo saja untuk menghindari serangan dari lawan politik yang ingin menjatuhkan nama dan suaranya pada 2019. Kita semua tentu berharap agar semua pihak yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum nanti dapat mengambil hati rakyat dengan cara yang mulia tanpa black campaign maupun money politic.
