METROPOLITAN SEMARANG, untuk DAYA SAING REGIONAL DAN RESILIENSI PERKOTAAN

Tulisan ke 16 dalam rangka KKL1 (Closed)

Wilayah Metropolitan Semarang, yang terartikulasi dalam konsep Kedungsepur (Kendal, Demak, Semarang, Salatiga,Grobogan), merupakan sebuah entitas perkotaan besar yang terus berevolusi, dan menjadi subjek kajian yang sangat relevan bagi mahasiswa Fakultas Geografi UGM dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tahun 2025. Pemahaman mendalam mengenai teori dan konsep perkembangan perkotaan metropolitan menjadi fondasi krusial untuk menganalisis dinamika yang terjadi. Konsep metropolitan, yang secara historis dikembangkan oleh para pemikir seperti Gottmann (1961) dalam karyanya tentang Megalopolis, menggambarkan sebuah sistem perkotaan yang terintegrasi secara spasial dan fungsional, melampaui batas-batas administratif kota inti. Perkembangan ini terus dieksplorasi oleh para akademisi urbanisme kontemporer, termasuk dalam konteks manajemen metropolitan yang efisien, sebagaimana tercermin dalam berbagai publikasi di jurnal terindeks Scopus. Hall (1996) dalam Cities of Tomorrow menelusuri evolusi pemikiran perencanaan kota, yang kini dituntut untuk mengelola kompleksitas metropolitan modern. Sassen (2001) dengan konsep The Global City memberikan lensa untuk melihat bagaimana kota-kota metropolitan menjadi pusat kendali ekonomi dan inovasi global, sebuah peran yang potensial bagi Semarang. Sementara itu, Friedmann (2002) dalam analisisnya mengenai "Mega-Metropolitan Regions" menyoroti bagaimana aglomerasi perkotaan semakin menjadi unit analisis dan perencanaan yang penting dalam skala global, sebuah kerangka kerja yang sangat valid untuk memahami Kedungsepur.

Trend perkembangan Metropolitan Semarang saat ini menunjukkan pola pertumbuhan yang mencerminkan tantangan manajemen metropolitan di negara berkembang, sebagaimana seringkali terartikulasi dalam riset manajemen perkotaan di jurnal internasional. Aglomerasi Kedungsepur, yang dihuni oleh lebih dari 5 juta jiwa, merupakan pusat aktivitas ekonomi vital di Jawa Tengah, dengan Kota Semarang sebagai lokomotif utama di sektor perdagangan, jasa, dan industri, didukung oleh infrastruktur logistik seperti Pelabuhan Tanjung Emas dan jaringan transportasi yang terus berkembang, termasuk tol Trans Jawa. Namun, data dari BPS dan berbagai kajian menunjukkan adanya fenomena urban sprawl yang signifikan, sebuah isu klasik dalam manajemen perkotaan yang seringkali dibahas dalam literatur, seperti yang dianalisis oleh Winarso (2011) terkait Jakarta. Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam penyediaan infrastruktur, fragmentasi lahan pertanian, dan peningkatan biaya pelayanan publik. Selain itu, manajemen tata kelola pemerintahan metropolitan yang terfragmentasi antar unit administratif (kota dan kabupaten) menjadi hambatan krusial, di mana koordinasi kebijakan yang efektif seringkali sulit tercapai, sebagaimana dibahas dalam konteks governance perkotaan oleh Meijer & Van den Berg (2004) dan Solehudin & Arifin (2017). Potensi besar wilayah ini, mulai dari sumber daya manusia hingga pusat-pusat ekonomi, seringkali terhambat oleh kurangnya integrasi dalam perencanaan dan pengembangan. Isu lingkungan seperti banjir rob di kawasan pesisir utara (Demak, Semarang, Kendal) yang diperparah oleh penurunan muka tanah, sebuah fenomena geomorfologis yang umum di wilayah pesisir rendah, memerlukan perhatian manajemen perkotaan yang adaptif dan terintegrasi, sebuah topik yang juga menjadi fokus dalam riset manajemen lingkungan perkotaan di banyak isi jurnal terindek Scopus.

Menyongsong masa depan, Metropolitan Semarang dihadapkan pada serangkaian peluang dan tantangan yang menuntut strategi manajemen metropolitan yang proaktif dan berbasis data akurat. Peluang utama terletak pada posisi strategisnya sebagai hub logistik dan ekonomi regional Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai dan potensi pengembangan sektor pariwisata serta ekonomi digital. Namun, tantangan fundamental tetap ada, terutama dalam mengelola urban sprawl yang efisien, mengatasi dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir rob di pesisir, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui penyediaan layanan publik yang terintegrasi di seluruh wilayah metropolitan. Keterbatasan lahan di pusat kota mendorong ekspansi yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengorbankan fungsi ekologis dan sosial wilayah penyangga. Tantangan dalam mewujudkan tata kelola metropolitan yang efektif, yang mampu mengoordinasikan kebijakan antar pemerintah daerah, merupakan isu krusial yang seringkali menjadi fokus riset manajemen publik dan perkotaan. Peningkatan daya saing regional Kedungsepur sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan ini secara kolektif, dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Kualitas pembangunan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kapasitas manajemen metropolitan dalam mengintegrasikan berbagai sektor dan actors, serta dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, sebagaimana diadvokasikan dalam berbagai studi manajemen perkotaan kontemporer.

Dalam kerangka implementasi teori dan konsep manajemen metropolitan, serta berdasarkan analisis tren, potensi, dan tantangan yang dihadapi Metropolitan Semarang, diperlukan sebuah rumusan kebijakan publik yang tegas dan terintegrasi. Mengacu pada prinsip-prinsip manajemen metropolitan yang teruji dalam literatur internasional, khususnya yang menekankan pada koordinasi lintas sektor dan efektivitas tata kelola, maka Kebijakan Penguatan Tata Kelola Metropolitan Terpadu dan Adaptif untuk Kedungsepur harus menjadi prioritas utama. Kebijakan ini harus secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Metropolitan Kedungsepur yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kelembagaan yang kuat untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana induk metropolitan yang terintegrasi, mencakup tata ruang, transportasi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Badan ini perlu didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang kuat, yang mengintegrasikan data dari seluruh wilayah metropolitan, termasuk data spasial dan lingkungan yang relevan untuk perencanaan dan mitigasi bencana. Selain itu, perlu dikembangkan strategi pengembangan infrastruktur yang resilien dan berkelanjutan, termasuk investasi pada solusi berbasis alam untuk mitigasi banjir pesisir dan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di seluruh cekungan air. Perlu juga didorong skema pendanaan inovatif untuk proyek-proyek metropolitan, serta mekanisme kemitraan publik-swasta-akademisi yang kuat untuk mendukung penelitian dan inovasi dalam manajemen perkotaan. Dengan mengadopsi pendekatan manajemen metropolitan yang komprehensif dan adaptif, Kedungsepur memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi wilayah perkotaan yang tangguh, berdaya saing, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduknya, sebuah visi yang sangat sejalan dengan tujuan KKL Fakultas Geografi UGM tahun 2025, yaitu pemahaman mendalam dan kontribusi nyata bagi pengembangan wilayah.