Kondisi infrastruktur jalan di Dusun Meang, Desa Persiapan Pengantap, sampai hari ini masih memprihatinkan. Padahal, sejak aksi demonstrasi yang dilakukan tiga bulan lalu, Dinas PUTR Lombok Barat sudah berjanji akan segera melakukan perbaikan. Namun, janji yang semula disampaikan akan terealisasi pada bulan Mei, kembali diundur ke Juni, lalu Juli, dan kini hampir memasuki Agustus---masyarakat belum melihat sedikit pun wujud dari janji tersebut.
Saya selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Masyarakat (FP2M) Meang sekaligus Ketua Senat Mahasiswa UIN Mataram menyampaikan kekecewaan dan protes keras atas kelambanan, bahkan bisa dikatakan kelalaian, pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat. Ini bukan lagi perkara waktu yang molor, tapi soal komitmen yang nyaris tidak terlihat. Pemerintah seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan warga yang setiap hari harus melewati jalan rusak demi sekolah, berobat, dan mencari nafkah.
Yang lebih menyakitkan, setiap kali kami menanyakan progres atau kepastian dari janji tersebut, masyarakat justru dihadapkan dengan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit. Surat harus bolak-balik, harus menunggu disposisi, harus menunggu verifikasi teknis, dan sederet alasan administratif lainnya yang hanya memperpanjang penderitaan warga. Di saat rakyat membutuhkan aksi cepat, yang datang justru tumpukan prosedur yang melelahkan.
Kami juga ingin mengingatkan: Lihatlah Lombok Barat secara menyeluruh, jangan hanya fokus pada wilayah kota yang megah dan penuh lampu. Di pelosok-pelosok seperti Meang, masih banyak warga yang bertahan dalam keterbatasan, menunggu tangan pemerintah yang tak kunjung sampai. Jangan sampai pembangunan hanya berputar di kawasan kota, sementara daerah terpencil terus dibiarkan terpinggirkan.
Jalan di Meang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keadilan sosial. Ketika akses jalan rusak dibiarkan begitu lama tanpa progres, itu sama saja membiarkan warga terisolasi dan tertinggal. Janji yang terus-menerus diulang tanpa realisasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Jika sebuah dinas teknis seperti PUTR tidak mampu memegang kata-katanya sendiri, maka bagaimana rakyat bisa percaya?
Kami menuntut Bupati Lombok Barat dan Dinas PUTR untuk tidak lagi bermain kata, tapi segera bertindak. Hentikan alasan, turunkan alat, dan mulailah bekerja. Jangan paksa masyarakat untuk terus bersabar, karena kesabaran kami juga ada batasnya. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan aksi nyata, maka gerakan rakyat akan kembali turun dengan kekuatan yang lebih besar.
Kami ingin keadilan. Kami ingin janji ditepati. Dan kami ingin jalan di Meang diperbaiki sekarang juga, bukan bulan depan, bukan tahun.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
