Pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah timur. Perkembangan ini menunjukkan bahwa negara hadir di kawasan timur, sehingga tidak ada stigma bahwa pembangunan hanya terjadi di kawasan barat. Di wilayah timur, khususnya di Papua, gerakan separatisme terus membayangi negara kesatuan Republik Indonesia.
Pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai dengan pembangunan kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, dapat dijadikan alat untuk merespon gerakan separatisme dengan pendekatan pro-kesejahteraan yang meyakinkan. Meski menurun jumlahnya, separatisme Papua tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan NKRI, berpakaian sipil namun bersenjata mengancam tidak hanya penduduk, tetapi juga aparat keamanan.
Setidaknya ada tiga cara untuk merespon gerakan separatisme, yaitu pendekatan politik, pendekatan persuasif, dan pendekatan represif. Jika benar akar gerakan separatisme adalah perasaan diperlakukan tidak adil dalam bidang ekonomi, maka pemerintah juga harus melakukan pendekatan kesejahteraan secara paksa.
Namun, negara tidak boleh ragu untuk bertindak represif dan melawan secara politik dan persuasif terhadap kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan. Terlepas dari sikap negara terhadap gerakan separatisme, baik yang bersifat politis, persuasif maupun opresif, negara harus berusaha melindungi kedaulatan rakyat dan kewibawaan negara Indonesia menghadapi Separatisme Papua.
