QRIS dan GPN: Beberapa Pilihan Strategis Indonesia Merespon Kritik Trump

Contoh lain bisa dilihat pada Brasil dengan Pix mampu melakukan transaksi instan 24 jam dan Korea Selatan mengembangkan NICE Pay dengan teknologi keamanan canggih. 

Keberagaman model ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki strategi unik untuk mengembangkan kedaulatan ekonomi digitalnya, sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa kritik AS kepada QRIS dan GPN Indonesia tidak bersifat universal terhadap sistem pembayaran digital nasional negara lain. Sependek pengamatan saya, tidak ada pernyataan serupa tentang kritik AS terhadap sistem pembayaran digital di China, India, Singapura, Thailand, Brasil, atau Korea Selatan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan AS lebih bersifat tendensius dan strategis. Ada kemungkinan mengenai pertimbangan geopolitik ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan kompleksitas diplomasi ekonomi digital kontemporer.

Peluang

Selain itu, penting untuk dicatat, kritik AS tidak boleh dibaca sebagai ancaman, melainkan perlu diubah menjadi peluang. Setiap tekanan geopolitik ekonomi adalah kesempatan untuk memperkuat kapasitas dalam negeri. 

QRIS dan GPN dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang cerdas, menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan solusi teknologi finansial mandiri.

Respons terbaik sesungguhnya ada pada kombinasi keteguhan prinsip dan keterbukaan inovasi. Indonesia tidak perlu tunduk pada tekanan, namun juga tidak boleh bersikap defensif berlebihan. 

Diplomasi ekonomi digital membutuhkan keseimbangan antara kedaulatan nasional dan keterhubungan global. Ke depan, QRIS dan GPN bukan sekadar alat pembayaran, melainkan representasi kemampuan Indonesia merancang arsitektur ekonomi digital yang mandiri, kompetitif, dan bermartabat. 

Kritik AS adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi digital tidak dapat diintervensi dengan mudah.