IKN, Tantangan Pertahanan dan Keamanan Baru?

Pro dan kontra mengenai kebijakan pemerintah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar di Indonesia paska-demokratisasi 1998. Begitu juga dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Salah satu pro dan kontra itu berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) IKN. 

Sikap kritis dalam bidang hankam terhadap pemindahan IKN menjadi perlu diperhatikan mengingat lokasi IKN yang berpindah dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Apalagi Presiden Jokowi telah merencanakan IKN untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024. 

Ini berarti kesiapan hankam dari IKN Nusantara menjadi sangat mendesak dan strategis. Urgensi kesiapan itu berkaitan dengan sistem hankam yang telah direncanakan dan hendak dibangun. Sedang aspek strategisnya berkaitan dengan kemampuan dari sistem keamanan tersebut menghadapi isu-isu baru di bidang hankam. 

Secara sederhana, isu-isu domestik dikelompokkan ke dalam aspek keamanan. Leading sector dari keamanan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sedangkan isu-isu internasional dimasukkan ke aspek pertahanan. Lalu, sektor pertahanan memiliki para pemangku kepentingan atau stakeholder utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun demikian, tautan di antara keduanya semakin tidak bisa dibedakan lagi di masa kini. Isu-isu tertentu yang bersifat lintas batas-negara atau transnasional dan menyerang keamanan manusia memerpukan kerja sama dari stakeholders, baik keamanan dan pertahanan. Misalnya persoalan terorisme dengan jaringannya yang melintas batas negara.

Kompleksitas masalah hankam itu menyebabkan perpindahan IKN itu harus menempatkan hankam sebagai salah satu tantangan utama yang menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Bahkan pembangunan gedung apa pun, misalnya, di IKN Nusantara harus selalu memperhatikan aspek hankamnya.

Dalam konteks lokasi IKN yang baru itu, isu-isu hankam baru ini tidak semata merupakan persoalan-persoalan hankam konvensional atau tradisional. Lebih jauh, isu-isu keamanan baru menuntut mobilisasi dan peningkatan kapasitas dari para pemangku kepentingan hankam di Indonesia yang melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk menjawab ancaman hankam dari aktor-aktor non-negara.

blue.kumparan.com

Lokasi baru, masalah baru?

Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Namun demikian, pemindahan itu memerlukan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar bagi pemerintah sebelum melakukan kebijakan tersebut. 

Selain hankam, beberapa faktor lain juga perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pemindahan ibu kota, misalnya faktor lingkungan, geografis, ekonomi, dan faktor sosial-budaya.

Dari segi geografis, posisi Jakarta memang dipandang strategis. Salah satu alasannya adalah kemudahan akses dan telah menjadi pusat dari berbagai aktivitas ekonomi dan politik, serta menjadi daya tarik utama bagi setiap orang Indonesia. 

Jakarta tidak dapat disangkal telah menjadi pusat perputaran uang mencapai 70 persen dari jumlah perputaran uang di tingkat nasional. Kondisi tersebut tentu tidak lepas dari peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus pusat bisnis di negeri ini.

Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tentu saja akan mengalihkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.

Dengan IKN baru Indonesia di Nusantara, maka beberapa faktor hankam di bawah ini perlu mendapat perhatian. Pertama, lokasi IKN Nusantara secara geografis berdekatan dengan wilayah konflik internasional di Laut Cina Selatan (LCS). 

Seperti diketahui bersama, China telah mengklaim wilayah perairan strategis itu melalui nine-dashed lines yang menyebabkannya berkonflik dengan 4 negara di Asia Tenggara. Walaupun Indonesia merupakan non-claimant state, namun sikap provokatif China terhadap eksplorasi gas di perairan Laut Natuna Utara perlu menjadi pertimbangan strategis bagi hankam di IKN baru.

Kedua, lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km. Posisi ini merupakan pintu strategis bagi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan Indonesia. 

Dibandingkan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Indonesia dengan Papua Nugini, Indonesia cenderung lebih sensitif dalam isu-isu perbatasan dengan Malaysia. Walaupun pemerintah telah berusaha membangun kawasan-kawasan perbatasan negara, namun keberadaan IKN memerlukan kesiapan stakeholders hankam.

Ketiga, lokasi IKN ternyata bersebelahan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia. Sementara itu, kawasan udara dari lokasi IKN berdekatan dengan Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura (yang telah diserahkan kepada Indonesia), Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. 

Yang perlu menjadi pertimbangan sangat serius adalah kenyataan bahwa ibu kota negara baru berada di dalam radius jelajah ICBM (intercontinental ballistic missile) dan rudal hypersonic negara tertentu.

Faktor keempat adalah ancaman strategis bahwa pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur transnational crime bagi penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga merupakan terrorist transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso. 

Faktor hankam kelima adalah posisi ibu kota negara baru yang dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan dari berbagai negara. Aliansi seperti the Five Power Defence Arrangements (atau FPDA di antara Malaysia, Singapura, AS, dan Australia), Aliansi AUKUS (Australia, UK, dan AS), dan berada dalam jalur Belt Road Initiative (BRI) China seakan menempatkan IKN di wilayah hotspot, jika konflik bersenjata terjadi di antara negara-negara itu.

Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya perang terbuka memang sangat kecil. Kemungkinan itu didasarkan pada faktor saling keterkaitan (inter-connectedness) dan ketergantungan (inter-dependency) di antara negara-negara selama ini, termasuk Indonesia dengan berbagai negara di dunia. 

Tantangan baru?

Meskipun demikian, pemindahan IKN telah menimbulkan tantangan baru, yaitu: Pertama, penguatan pertahanan negara sangat diperlukan. Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan membuat perlunya strategi pertahanan dan keamanan yang berbeda. 

Perpindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ternyata telah dilengkapi dengan rancangan sistem pertahanan dan keamanan baru, yaitu bercirikan smart defence dan smart security. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, misalnya, menyampaikan bahwa sistem keamanan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau smart security.

Kedua, pemindahan IKN juga memerlukan pemindahan kantor-kantor pusat pemerintahan, termasuk stakeholders pertahanan dan keamanan. 

Transisi pemindahan kantor dan birokrasi memerlukan pemikiran matang mengetahui kesiapan sarana dan prasarana keamanan di IKN dan konektivitasnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Prioritas pemindahan kantor, SDM, dan alat-alat pendukung pertahanan dan keamanan perlu mendapat perhatian serius.

Ketiga, Stakeholders hankam di Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengurangi munculnya ancaman keamanan dari faktor ke-2 dan ke-4. 

Kedekatan lokasi IKN dengan perbatasan Malaysia (faktor ke-2) memerlukan kesiapan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang mampu memberikan aspek deterrence bagi kamungkinan munculkan ancaman keamanan tidak terduga. 

Demikian pula, ancaman keamanan dari faktor ke-4 memerlukan mobilisasi kapasitas stakeholders hankam Indonesia untuk mencegah kemungkinan kemunculannya di IKN.

Semua pihak di Indonesia tentu saja menunggu bagaimana proses kesiapan hankam Indonesia bagi pemindahan IKN. Keputusan pemerintah Indonesia membeli 42 jet tempur Rafale buatan Prancis dapat saja dikaitkan dengan pertimbangan IKN baru itu. 

Semua itu masih dalam proses dan memerlukan waktu, meski demikian urgensi mengenai informasi IKN, khususnya mengenai dimensi hankamnya, tetap menjadi perhatian semua pihak di Indonesia.