Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Ada Banyak Jenis Cancel Culture dalam Hubungan Internasional

14 September 2021   23:59 Diperbarui: 16 September 2021   13:44 975
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi boycott| Sumber: Shutterstock via Kompas.com

Contoh lain adalah Prancis yang diboikot masyarakat Muslim internasional atau Rusia yang diboikot NATO akibat intervensi militernya ke Ukraina.

Walaupun tidak membatalkan pemerintahan baru itu, ketiadaan pengakuan internasional menyebabkan Afghanistan dan Myanmar mendapatkan perlakuan internasional berbeda dari kebanyakan negara lainnya. Contoh mengenai beberapa negara dikenai boikot dapat dibaca di penjelasan di nomer 2.

2. International cancel culture dapat dilakukan oleh satu negara secara sepihak (unilateral) atau beberapa negara berdasarkan kesepakatan kolektif. Sifat kolektif dapat merujuk pada kesepakatan regional dan internasional/global. 

Pelaku boikot bisa berbagai negara yang ditetapkan oleh PBB yang disepakati banyak negara sesuai aturan organisasi internasional itu. Boikot PBB biasanya dicoba dikenakan pada Israel, namun upaya itu langsung dibantah AS melalui hak veto. 

Salah satu pelaku utama boikot secara sepihak adalah AS, baik dengan atau tanpa PBB.

Selain itu, pemberi boikot juga bisa satu atau sejumlah negara yang memboikot. Misalnya AS dan sekutunya terhadap Afghanistan dan Myanmar. 

Beberapa negara lain juga melakukan boikot kepada China, Italia, dan juga Indonesia. Penyebabnya adalah tingginya angka kematian akibat virus Covid-19. Walaupun boikot pandemi ini merupakan prosedur 'biasa, namun negara korban boikot itu biasanya melayangkan protes menentang boikot (sementara) itu.

Sumber: huffpost.com
Sumber: huffpost.com

3. Boikot itu dapat berbentuk sanksi ekonomi dan politik. 

Sanksi politik seperti tidak ada atau penundaan pengakuan terhadap pemerintahan baru di negara lain. Sanksi ekonomi misalnya pembekuan operasi perusahaan sebuah negara di negara yang diboikot atau pembekuan aset-aset berharga milik penguasa militer Myanmar di AS.

4. Penolakan atau boikot dapat dibedakan berdasarkan alasan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun