Pengalaman Indonesia
Indonesia sendiri memiliki pengalaman tidak mengenakkan dengan kerangka kerjasama di IJEPA dan ACFTA. Kedua perjanjian bilateral ini bisa menjadi contoh mengenai kerugian yang dialami Indonesia dalam perjanjian pasar bebas secara bilateral (IJEPA) dan multilateral (ACFTA).
3. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyuno dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007. Perjanjian kerjasama ini telah mulai berlaku 1 Juli 2008. Pada 2013, IJEPA dinilai tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia.
Penyebab utama kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama IJEPA adalah hambatan non-tarif dalam bantuk standarisasi. Standar yang ditetapkan Jepang merupakan sebuah strategi untuk melindungi ekonomi dan pasar domestiknya dari serbuan produk ekspor.
Standar Jepang yang tinggi menjadi menghambat produk ekspor non-migas seperti produk makanan (pertanian, perkebunan, kelautan, dan makanan olahan), dan produk hutan dari Indonesia. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian dalam ekspor produk non-migas ke negara matahari terbit tersebut.
Pemerintahan Jokowi melalui Menteri Perindustrian Saleh Husin mengevaluasi kerjasama yang sudah berjalan ini dengan pihak Jepang. Evaluasi tersebut masih berjalan hingga sekarang.
4. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)
Sejak pemberlakuan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) pada 1 Januari 2010, pelaku industri Indonesia diserbu berbagai produk China. Ada lima sektor industri yang terpukul atas implementasi perjanjian tersebut, yaitu elektronik, furnitur, logam dan produk logam, permesinan, serta tekstil dan produk tekstil.
Selain itu, Indonesia menemukan bahwa China ternyata melakukan praktik dumping terhadap puluhan produk ekspornya. Dari 190 barang impor China, sebanyak 38 produk harga jualnya di Indonesia lebih murah dibanding harga jual di pasar domestik China.
Akibatnya, ACFTA mendatangkan kerugian terutama untuk usaha kecil dan menengah. Usaha lokal tidak berdaya karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk negara lain.
Pekerjaan Rumah
Contoh-contoh kasus AS, India, dan Indonesia sendiri di atas menunjukkan bahwa perdagangan bebas (di tingkat bilateral maupun multilateral) tidak selalu menguntungkan. Pengalaman Mendag baru M. Luthfi sebagai mendag juga di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberikan akses lebih mudah terhadap strategi kebijakan perdagangan bebas pada saat itu.
Perdagangan bebas yang ditandai dengan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk barang seringkali menimbulkan persoalan tidak terduga. Kasus India yang sebenarnya hampir sama dengan Indonesia menunjukkan struktur ekonomi domestik yang tidak siap bersaing dengan produk negara lain yang tergabung di dalam perdagangan bebas itu.
Selain itu, perdagangan bebas tidak melulu berkaitan dengan angka atau penurunan tarif. Padahal tarif itu akan berkaitan dengan konsekuensinya terhadap tenaga kerja. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka perdagangan bebas justru mengakibatkan persoalan ketenagakerjaan. Keluarnya AS dari TPP menunjukkan penerapan kebijakan proteksionisme-nya di sektor tenaga kerja.
