Konflik nyata antara KPK Polri sesungguhnya tidak perlu timbul jika memang individu-individu yang bermasalah tidak melibatkan media, massa dan melakukan pengarahan opini. Tetapi nasi sudah jadi bubur. massa sudah dikerahkan, opini sudah ter "lead" dan fanatisme terhadap Abraham Samat memposisikan dia sebagai manusia setengah dewa. Manusia yang tidak mungkin salah. Tapi kini perlahan sudah terbukti.
1. Foto-foto mesra,mesum AS dibilang fitnah. Tapi siapakah yang melakukan pembenaran? samat sendiri. mana ahli-ahli IT lain kok tidak ada yang muncul membela? kok tidak ada yang pasang badan? karena sudah tau kalau itu asli
2. Pertemuan politik dengan mengenakan masker untuk loby posisi wakil presiden. Si hasto sudah siap bersaksi dengan rekaman CCTV. boom!
3. Pemalsuan KK, KTPuntuk membuat paspor baru dibilang fitnah. Yaa,, ya. kalau memang fitnah pasti ada pembenaran dari Catatan Sipil. But then??
4. Samad tidak tegas dalam pengusutan kasus century. ini menunjukkan ada lobbying sebelumnya
5. Samad bermain politik dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum
6. Samad membuli saksi KPK, Yulianis
7. Samad nangis. seorang pimpinan. nangis. dimana letak kemampuan memahami bahwa dia adalah representasi dari lembaganya? kalau memang jalan yang diarungi adalah benar, apa yang harus ditakutkan? tears=fear.
Nah lo? Masyarakat silahkan nilai sendiri. seorang pimpinan KPK ternyata juga menyimpan banyak salah. Masihkah layak menjadi pimpinan KPK??
Sekarang ada lagi yang aneh-aneh. Juan Budi mengancam presiden. Kalau terus seperti itu, sebagian besar pekerja KPK akan melakukan mogok. Belum selesai sidang AS sudah ada pencetus insubordinasi (pembangkangan) dari pihak KPK. Arogansi yang mulai muncul di badan KPK menunjukkan seolah-olah tanpa KPK Indonesia kiamat. Korupsi tidak akan lagi ditindak. FYI, dari sebelum ada KPK yang duitnya macam air itu, Polri sudah memiliki reskrim bagian khusus yang mengusut kasus korupsi. Anggaran reskrim yang sangat minim, terkadang membuat anggota reskrim harus keluar duit sendiri untuk menangkap penjahat. Keduanya memiliki tupoksi yang sama, menangkap koruptor. Yang membedakan hanyalah dana yang mengalir di dua pelayan tersebut. KPK dana mengalir seperti air, reskrim sangat terbatas. perbedaan lainnya KPK media friendly. Sementara reskrim,dan polri sering berbenturan dengan media.
Sekarang banyak yang meragukan pra peradilan BG. Sesungguhnya di tangan hakimlah keputusan BG nantinya bersalah atau tidak. Karena pelabelan "tersangka" pada BG menimbulkan "efek". Efek terhadap karir BG, lingkungan sosial bahkan sampai pada citra instansi BG. Maka dari itu nantinya penetapan tersangka harus dilakukan dengan bukti yang kuat, bukan dengan sewenang-wenang