Referendum di Propinsi Timor Timur RI pada tahun 1998 yang melahirkanRepublik Timor Leste juga akan dilakukan di Skotlandia. Referendum tersebut dilakukan untuk memastikan daerah itu terlepas atau tetap dalam United Kingdom dan juga pemisahan diri Venesia atas Italia. Referendum adalah salah satu sarana hukum untuk memutuskan apakah sesuatu pemisahan diri sesuatu wilayah sah untuk dilakukan atau tidak. Kini memanfatkan teknologi komunikasi elektronika, pernyataan pendapat atau referendum yang dilakukan secara online akan dapat dilakukan, meskipun secara tidak resmi, misalnya yang akan terjadi di Venesia, Italia.
Menurut pemberitaan kompas.com, warga kota Venesia dan wilayah di sekitarnya dalam pekan ini akan menggelar pemungutan suara untuk melepaskan diri dari Italia dan mendirikan negara sendiri. Pemungutan suara secara online, yang digalang sejumlah partai independen lokal, memang tidak akan mengikat secara hukum. Pemungutan suara ini dilakukan hanya untuk mengumpulkan suara untuk mengusulkan referendum terkait apakah wilayah Veneto harus berpisah dari Italia.
Republik Veneto, nama wilayah ini jika lepas dari Italia, terinspirasi dari Republik Venesia. Kota yang kaya, berbudaya, dan menjadi pusat perdagangan yang berdiri pada abad ke-7 hingga direbut Napoleon pada 1797. Partai Indipendenza Veneta yang menjadi "dalang" usulan pemungutan suara itu mengatakan, ide melepaskan diri dari Italia muncul karena pemerintah ternyata tidak mampu memberantas korupsi dan melindungi rakyatnya dari resesi ekonomi.
Dalam jajak pendapat terakhir, sebanyak 3,8 juta orang berhak memberikan suara, dan sebanyak 60 persennya memilih untuk melepaskan diri dari Italia. Kawasan Venesia dan sekitarnya membayar pajak sebesar 71 miliar euro untuk Pemerintah Pusat Italia. Lebih banyak 21 miliar euro dari yang diperoleh kawasan itu dari investasi dan jasa.
Keberadaan media massa online ataupun sosial media seperti twitter, blogger, facebook, youtube dll telah dimanfaatkan berbagai kelompok kepentingan termasuk kelompok teroris dan separatis untuk mewujudkan atau merealisasikan agendanya, karena media ini sangat bermanfaat untuk melakukan propaganda.
Paul Wilkinson dalam bukunya ““Terrorisme and Counter Terrorism in the Comporary World”, The Scarecrow Press, Inc, Lanham Maryland-Toronto-Plymouth, United Kingdom (2009) mengatakan, Bagi kalangan teroris, keberadaan media massa dianggap sangat penting dalam rangka propaganda, sehingga aksi yang dilakukan teroris dapat direkam dan disuarakan oleh media massa.
Setidaknya ada 4 hal mengapa teroris memerlukan media massa yaitu : pertama,pemberitaan media massa bermanfaat untuk menggambarkan bahkan memanipulasi situasi. Kedua, pemberitaan media massa diharapkan menciptakan situasi yang dieksploitasi saat serangan teroris dilakukan, kemudian menciptakan situasi tenang, meredakan ketegangan, ketidakpastian dan rasa takut yang luar biasa dari masyarakat melalui tindakan teroris yang disiarkan atau dimuat media massa. Ketiga, ketidaktenangan tersebut akhirnya membuat tekanan teroris menjadi besar, bahkan agenda mereka akibat pemberitaan media massa bahkan dimengerti serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Keempat, media massa dipakai sebagai alat justifikasi bagi teroris dalam rangka membenarkan tindakannya.
Vincent F. Sacco dalam penelitiannya berjudul “Media Constructions of Crime” menyimpulkan bahwa berita kejahatan telah dikonstruksi sebelumnya dapat membentuk kesadaran publik tentang kondisi yang perlu dilihat sebagai masalah mendesak dan memberikan efek signifikan dari pemberitaan tersebut berupa rasa takut.
