Mohon tunggu...
Liyapwkuniversitasjember
Liyapwkuniversitasjember Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pembangunan Infrastruktur Jadi Fokus APBN, Anggaran Diperkuat

22 Maret 2023   23:03 Diperbarui: 26 Maret 2023   11:42 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG


Pembangunan Infrastruktur merupakan pembangunan yang dilakukan di kawasan-kawasan potensial dan strategis pada suatu wilayah. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara berkembang dan negara memiliki kondisi geografis yang khas berupa kepulauan, pembangunan Infrastruktur merupakan sebuah keharusan sekaligus tantangan bagi Indonesia.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan cara meningkatkan hubungan antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa. Pemerintah percaya bahwa dengan tersedianya infrastruktur yang handal dapat mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dibidang usaha.

Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum merata terlebih di daerah pelosok dan pedalaman. Daerah-daerah tersebut jarang tersentuh karena akses yang sulit. Akibat dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata salah satunya adalah kesenjangan sosial. Contohnya yakni kurangnya fasilitas umum seperti sarana transportasi dan jalan yang dapat membantu orang-orang disabiltas, pendidikan tinggi yang tidak merata dibeberapa daerah, hukum dan pengadilan yang lebih memihak kalangan atas dibandingkan kalangan kelas bawah.

Bukan hanya kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, hal tersebut dapat berdampak buruk pada masyarakat khususnya bagi pengangguran dan orang yang kurang mampu karena pendapatan negara pasti sangat rendah karena kurangnya daya beli dan pendapatan masyarakat yang tidak sesuai dengan UMR. Sehingga banyak kasus kejahatan yang akan ditimbulkan.

Guna mencegah hal-hal buruk yang dapat terjadi, Pemerintah telah membuat kebijakan serta program terkait pembangunan. Pemerintah mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045 dan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan bahwa terdapat dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di tahun 2023. Pertama adalah mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur. Kedua adalah mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nasional (IKN)
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2023 kementrian PUPR memperoleh alokasi dana sebesar Rp125,18 Triliun, jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang mendapat anggaran sejumlah Rp116,37 Triliun.

Dalam pelaksanaan program belanja, Kementrian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khusunya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rencananya ditargetkan selesai pada awal tahun 2024. Kementrian PUPR juga membangun infrastruktur pada empat bidang utama, yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

 Melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) Kementrian PUPR terus mengoptimalkan infrastruktur yang terbangun dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kementrian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,34 Triliun untuk 701 ribu orang tenaga kerja yang disebar dalam pembangunan infrastruktur empat bidang utama, hal tersebut dilakukan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan diharap mampu membuka lapangan kerja dalam skala besar.

Akan tetapi pembangunan akan selalu berhubungan dengan uang, hal tersebut menjadi tantangan karena semakin besar pembangunan infrastruktur yang dilakukan akan semakin meningkat pula kebutuhan pendanaannya. Pemerintah berharap dapat tercipta terobosan baru terkait sumber-sumber pembiayaan. Sukuk Negara menjadi salah satu terobosan yang dicoba dan berharap hal tersebut merupakan sebuah langkah awal yang baik menuju Indonesia Maju.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun