Tentunya kita memahami langkah pemerintah untuk memberlakukan subsidi kepada warga kurang mampu/miskin supaya tepat sasaran. Namun demikian subsidi apapun diharapkan dapat  membangun rasa adil di tengah kehidupan masyarakat sehingga kerisauan masyarakat akan dapat dihindari, kepercayaan kepada pemerintah tetap tumbuh.
Di bidang energi kelistrikan, subsidi telah dilakukan secara langsung berdasarkan data real terhadap mereka yang layak menerima subsidi, dengan cara menginput data konsumen listrik sehingga pelanggan PLN berdaya 900 Volt Ampere (VA) dari kalangan kurang mampu/miskin tetap membayar dengan harga subsidi.
Demikian halnya di bidang pertanian, subsidi pupuk bagi para petani yang berhak menerimanya dilakukan melalui cara terlebih dahulu dilakukan pendataan yang akurat disusul memberikan/membagikan kartu sehingga hanya mereka yang memiliki kartu itulah yang berhak untuk menerima subsidi pupuk pertanian.
Mungkin pula ada baiknya subsidi elpiji 3 kg atau gas melon ini diberlakukan terhadap konsumen atau mereka yang dikategorikan warga miskin melalui sistim subsidi tertutup, sama halnya dengan subsidi pupuk dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan akurat sehingga hanya mereka yang terdaftar dan memiliki kartu berhak untuk mendapatkan atau membeli elpiji 3 kg dengan harga subsidi.
Subsidi bukan hanya sekedar diomongkan. Subsidi bagi kalangan kurang mampu/miskin harus mencapai mereka yang memang layak mendapatkannya. Oleh karenanya, melalui data yang akurat mengenai jumlah warga miskin ini menjadi penting untuk memastikan siapa yang berhak menerima subsidi. Subsidi untuk memberdayakan 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2015) masih perlu dilakukan.
Semoga subsidi apapun di negeri ini tidak hanya menjadi jargon sementara untuk menyenangkan rakyat, mengingat mekanismenya yang masih  rawan penyelewengan.
