Momen ramadhan menuju cuti bersama hari raya Idul Fitri kemarin bukan menjadi alasan para wakil rakyat untuk berhenti bekerja. Justru momen ini dipergunakan mereka untuk tetap bekerja menyerap aspirasi dengan konstituennya sesuai bunyi UU dan sumpah jabatan mereka yang memiliki 3 fungsi pokok sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Kemudian mereka diharuskan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Banyak anggota DPR yang mengadakan reses dibarengi dengan buka puasa bersama dan berbagi bingkisan Idul Fitri.
Seperti anggota DPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, ia mengakui kegiatan buka puasa bersama warga dapilnya selalu dilaksanakan sejak reses dimulai seminggu sebelum hari raya Idul Fitri. (Baca: Reses di Dapil, Misbakhun Jemput Berkah di Bulan Ramadhan).
"Reses kali ini memang agak berbeda dibanding reses sebelumnya. Karena yang kali ini adalah bulan puasa Ramadan pertama periode DPR RI 2014-2019," kata Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan ini merupakan kesempatan baginya untuk menjemput dan berbagi sedikit berkah. Bertemu konstituen dan mendengarkan aspirasinya adalah berkah. Apalagi bisa memenuhi aspirasi itu gerbang kebahagiaan. Tim dan stafnya bekerja sistematis menyiapkan titik-titik wilayah yang hendak disambanginya. Warga lalu diundang untuk berkumpul bersama, berdoa, berdialog, dan buka puasa bersama lalu sholat tarawih.
Dalam reses kali ini, satu isu yang difokuskan untuk dibahas adalah mengenai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang belum kunjung disetujui pemerintah. Masyarakat banyak mendengar isu tersebut melalui media dan menanyakan tindak lanjut atas isu tersebut. Dan diungkapkan pula oleh Misbakhun, 100% dari para relawan, tokoh masyarakat, alim ulama dan para pendukung memberikan dukungan terhadap program tersebut karena dianggap sangat penting untuk membantu pembangunan infrastruktur dasar.
Untuk menyegarkan ingatan, UP2DP merupakan program usulan berdasarkan proposal masyarakat di daerah pemilihan yang ditujukan kepada anggota DPR RI. Dan UP2DP bukan merupakan dana aspirasi dimana anggota DPR mendapat jatah uang tunai. UP2DP diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional di APBN. Dan perlu ditegaskan, bahwa tidak ada yang namanya UP2DP itu bertujuan untuk mengambil alih peran pemerintah dalam membuat anggaran, melaksanakan dan mencairkan anggaran. UP2DP selain berguna bagi warga di daerah pemilihan masing-masing juga memiliki manfaat bagi anggota DPR sendiri, yaitu, memperkuat fungsi representasinya yang artinya memperkuat peranan anggota DPR di dapilnya masing-masing.
UP2DP ini manfaatnya akan diterima oleh desa, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga sosial. Lalu, ruang lingkup usulannya adalah penyediaan air bersih, perbaikan jalan desa, pembangunan/perbaikan sarana desa/kantor/puskesmas, pengadaan benih dan bibit, penyediaan sarana internet, dll. Tata cara pengajuan UP2DP adalah anggota menyampaikan usulan program dalam bentuk tertulis kepada pimpinan fraksi, lalu pimpinan fraksi menyampaikan usulan dari seluruh anggota fraksinya kepada sekretariat jenderal melalui secretariat fraksi, seluruh usulan anggota DPR diinventarisasi oleh sekretariat jenderal untuk diberikan kepada pimpinan DPR sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, di dalam rapat paripurna juru bicara fraksi dapat menyampaikan usulan program fraksinya secara umum dan hasilnya baru disampaikan kepada Presiden. (Lebih lengkap lihat: UP2DP Profile).
Nah, kalau sudah begini, masa pemerintah masih mau tutup mata sih untuk kepentingan rakyat banyak? Warga di dapil-dapil saja sudah mendukung demi pembangunan daerah mereka, masa iya pemerintah tidak peduli?
