Indonesia, negeri zamrud khatulistiwa. Tanahnya subur, potensi alamnya melimpah. Sekertaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Shinta Damayanti menyebutkan bahwa hingga saat ini sebanyak 128 area cekungan (basin) migas terdeteksi di Indonesia. Sebanyak 68 area diantaranya belum dieksplorasi (mediaindonesia.com, 01/02/2024). Selain itu, Shinta juga menyebutkan bahwa pada 2023, SKK Migas berhasil menemukan dua sumber gas besar (giant discovery) yang terletak di laut Kalimantan Timur dan di sebelah utara Sumatera.
Hanya saja, melimpahnya potensi alam di Indonesia saat ini, ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sebab, berbagai potensi alam yang melimpah ini belum dikelola secara langsung oleh Negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Sebagian besar pengelolaan sumber daya alam, termasuk migas, diserahkan kepada sektor swasta dengan dalih investasi. Padahal, para analis menyebutkan bahwa skema kerjasama swasta -- pemerintah dalam pengelolaan migas yang terdapat di dalam UU Migas selama ini merugikan Negara dan lebih berpihak kepada swasta/pengusaha. Â
Dalam sistem kehidupan saat ini, memang mekanisme pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh swasta. Baik swasta dalam negeri maupun asing. Padahal, pemilik sejati dari berbagai sumber daya alam tersebut adalah rakyat. Harusnya, negaralah yang mengelola berbagai sumber daya alam dan mengembalikan hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut kepada rakyat dalam berbagai bentuk pelayanan. Hanya saja, saat ini, Negara memang sedang dikuasai oleh segelintir oligarki. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang muncul pun merugikan Negara dan rakyat. Sebaliknya, berbagai kebijakan ini justru melanggengkan cengkeraman dan kepentingan oligarki.
Oleh karena itu, kita butuh sebuah mekanisme kebijakan dan kerja sistem yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebuah sistem yang menjadikan Negara bekerja untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada rakyat. Sebuah sistem yang menjadikan Negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya, menjadikan Negara sebagai perantara penjarahan kekayaan rakyat oleh tangan -- tangan swasta.
Wallahua'lam bish showab
