Pendidikan jarak jauh atau lebih dikenal dengan PJJ adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, keputusan pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah (Pemda), komite sekolah, dan para orangtua.
Keputusan apakah pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau belajar dari rumah, bukan lagi ditentukan oleh pemerintah pusat.
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, keputusan yang diambil Kemendikbud ini masih mengambang.
Ia tak sepakat jika keputusan metode pembelajaran hanya diputuskan oleh pemda, komite sekolah, dan orangtua.
Sementara itu, epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Bayu Satria Wiratama mengatakan, keputusan Nadiem tepat selama pemda dan komite sekolah berkoordinasi dengan dinas kesehatan (Dinkes) setempat.
Koordinasi ini penting dilakukan untuk merancang dan melakukan asesmen awal sebelum sekolah dibuka kembali.
Bayu juga sependapat dengan pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim jika tatap muka tidak diwajibkan.
"Terlebih di zona merah sebaiknya jangan. Karena kasus masih tinggi dan itu juga berarti kasus OTG lebih tinggi lagi," kata dia.
Pembelajaran jarak jauh (pjj) menuai pro dan kontra. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ini dianggap sebagi solusi untuk mencegah penyebaran wabah covid-19, namun beberapa pihak banyak yg menganggap bahwa situasi saat ini tidak layak untuk "diperbuas" sehingga memberhentikan pembelajaran tatap muka / melakukan PJJ adalah hal yang sulit dilakukan.
Pengadaptasian Pembelajaran Jarak Jauh mulai dari pihak sekolah, siswa maupun orangtua tidaklah mudah. Penyediaan sarana dan prasarana dalam pjj di anggap sangat sulit karena beberapa siswa tidak memiliki alat komunikasi jarak jauh /telepon genggam,akses internet yang tidak menyeluruh, maupun keterbatasan penyediaan pulsa dan kuota yang sangat diperlukan pada PJJ ini.
Namun,seiring perjalanan waktu,PJJ dapat terlaksana dengan berbagai solusi yang disajikan secara bervariasi oleh pihak sekolah. PJJ mode daring maupun PJJ mode luring merupakan solusi untuk mengisi pembelajaran setiap harinya. Pemerintahpun tak gentar memberikan bantuan berupa kuota belajar untuk guru dan siswa yang data nya diambil dari dapodik sekolah,akan tetapi lagi-lagi bantuan ini pun tidak menyeluruh,ada yang dapat dan ada yang tidak.
Harapannya,jika PJJ ini masih akan terus berlangsung,semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah dan siswa untuk mendapat bantuan secara adil dan menyeluruh. Serta mempersiapkan solusi pembelajan yang lebih efektif dan efisien.
