Setelah mengadakan investigasi, Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa isu desa fiktif tak ada. Yang ada adalah ke 56 desa itu tidak menjalankan tata kelola pemerintahannya secara optimal (kompas.com, 18 November 2019). Ini tentu perlu diteliti karena di Papua pun ditemukan dana desa yang dipakai untuk pembelian senjata.Â
Kemudian, SMI menyampaikan soal masih adanya korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Suara.com, 30 November 2019).Â
SMI mengingatkankan Nadiem bahwa kementrian pendidikan menerima anggaran 507 Triliun rupiah, sekitar 20% dari anggaran APBN, seperti yang ditetapkan konstitusi.
SMI menyebutkan bahwa pengendalian anggaran di sektor pendidikan bukan isu mudah karena 80 % anggaran untuk gaji dan tunjangan guru sudah dialokasikan.Â
Sementara itu, dana BOS sudah dialirkan ke ke 450 kabupaten di 34 provinsi untuk dikelola di tingkat daerah. Sisanya, sekitar 20% adalah yang dikelola kementrian tersebut.
Meski SMI terus melihat aspek efisiensi, namun SMI sempat kaget ketika ditanya soal anggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN) oleh DPR. Is menyampaikan kurang familiar dengan PT PANN, salah satu BUMN yang ternyata telah menerima penerusan pinjaman atau 'subsidiary loan' (Suara.com, 2 Desember 2019).Â
Seperti diketahui, PT PANN yang bekerja pada bidang pengembangan armada komersial nasional dan didirikan pada masa Repelita II melalui PP 18/194 adalah satu dari sekian banyak BUMN yang tidak sehat.
Atas isu tersebut, Erick Tohir menyebut bahwa PT PANN terdiri dari para pensiunan, sementara pada tahun 2020 BUMN ini diusulkan untuk menerima alokas dana PMN sebesar Rp 3,76 triliun. (mdetik.com, 4 Desember 2019). Ini adalah suatu "kecolongan" bagi kita semua.Â
Terkait Harley ilegal, Erick menyebut meminta direksi Garuda untuk mundur segera. Tentu ini perlu pembuktian (Kompas.com, 5 Desember 2019). Konprensi pers yang dilakukan SMI dan Erick Tohir membongkar peristiwa memalukan ini..
SMI bisa dikatakan konsisten menolak korupsi dan inefisiensi sejak periode Jokowi yang pertama sampai dengan period kedua. Bahkan, mungkin SMI adalah satu diantara para menteri yang berbicara soal upaya pemberantasan korupsi pada periode kedua ini.
