Tak satupun Terkaan bencana bisa diketahui secara pasti kapan akan datang. Gejala alam timbul seiring pergeseran kondisi alam dengan beragam sebab.
Meski tidak dapat memprediksi secara pasti tapi antisipasi perlu diberlakukan demi pencegahan dini. Setidaknya dengan cara itulah bencana tidak terlalu berdampak besar bagi masyarakat.
Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang disebabkan laut dan erupsi gunung api. Artinya, tak ada peringatan dini apabila terjadi bencana alam.
Tsunami yang menerjang wilayah pantai Selat Sunda menjadi salah satu contoh nyata. Masyarakat pun tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, korban pun melayang.
Saat meninjau lokasi pasca bencana tsunami, Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk merespons hal ini dengan cepat.
"Saya sudah perintahkan ke BMKG untuk membeli alat pendeteksi, yang bisa memberikan peringatan-peringatan kepada semua masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu terjadinya tsunami yang menerjang kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan.
"Sekarang kami belum bisa simpulkan, bukan dari gempa, tapi dari mana belum disimpulkan," tegasnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, Indonesia baru memiliki sistem peringatan dini yang dibangkitkan gempa.
"Indonesia harus membangun sistem peringatan dini yang dibangkitkan longsor bawah laut dan erupsi gunung api. Adanya gempa menyebabkan longsor bawah laut memicu tsunami di antaranya tsunami Maumere 1992 dan tsunami Palu 2018," kata Sutopo.
Indonesia, menurut Sutopo memiliki 127 gunung api atau hampir 13% populasi gunung api di dunia ada di indonesia. Beberapa di antaranya, berada di laut dan pulau kecil yang dapat menyebabkan tsunami saat erupsi.
Jokowi menjelaskan pola bencana tsunamidi Selat Sunda terjadi di luar perkiraan BMKG sehingga masyarakat tidak memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri.
Jokowi sudah perintahkan juga ke BMKG untuk membeli alat-alat early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan secara dini kepada kita semua sehingga masyarakat bisa waspada.
Kedepan Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan sejak dini terkait kebencanaan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban.
Namun tetap saja apapun yang terjadi dalam nuansa politik tetap saja dinarasikan dengan asumsi politis.
Bencana terjadi karena gejala alam, bukan terkait dengan kepemimpinan yang tidak taat atau semacamnya. Narasi politik tidak tepat digunakan dalam bencana yang seharusnya menjadi duka bersama.
