Oleh : Adrianus Prima M. (Kepala Divisi Kajian)
Arief Yunan Priyoutomo (Sekretaris Jenderal)
Lembaga Kajian Pertahanan “KERIS”
Seperti kita ketahui bersama, DPR dan Pemerintah telah mensetujui untuk menerima hibah 24 Pesawat F-16 dari Amerika. Pesawat-pesawat tersebut merupakan pesawat yang tidak digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) maupun Air National Guard (ANG) dan berstatus cadangan (reserve) sehingga disimpan di AMARC (Aircraft Maintenance And Regeneration Center) di gurun Nevada. Untuk ‘menghidupkan’ pesawat tersebut dibutuhkan proses yang disebut retrofit dimana memang sebelum ditaruh di gurun komponen2 seperti avionik, mesin, sistem navigasi, dan pipa bahan bakar dilepas dan disimpan secara tersendiri. Proses retrofit memerlukan biaya, terutama untuk man hour pemasangan dan penggantian beberapa komponen yang berumur seperti seal dsb. F-16 Hibah yang akan kita terima, selain akan diretrofit juga akan diupgrade agar yang tadinya berstandar blok 25/32 diubah menjadi setara blok 52, terutama di bagian avionik. Keputusan menerima hibah ini dibumbui dengan proses yang cukup alot di DPR, berbagai isu mewarnai proses lobi antara pemerintah dan DPR. Termasuk isu pesawat rongsokan dan pelibatan industri lokal dalam proses retrofit dan upgrade. Salah seorang anggota komisi 1 menyatakan bahwa proses retrofit wajib dilakukan di PT DI, pimpinan PT DI pun tak mau melewatkan momentum dan mengatakan “Kami Mampu Meretrofit F-16″.
[caption id="" align="aligncenter" width="425" caption="Kantor Pusat PT. Dirgantara Indonesia"][/caption]
Kami ingin menyorot sebuah sudut pandang untuk mengkaji keterlibatan PT DI dalam proses retrofit F-16. Pertama tentu saja dari sisi apakah pemerintah Amerika Serikat dan Lockheed Martin bersedia memberikan lisensi kepada PT DI untuk melakukan retrofit/upgrade? Kemudian yang kedua adalah biaya, tentu ada 3 biaya utama yang harus dikeluarkan agar retrofit bisa dilakukan di PT DI. Yang pertama tentu saja biaya pengiriman pesawat, dimana ada 2 opsi yaitu lewat kargo laut (lebih lama) dan lewat kargo udara (dengan pesawat C-5 atau An-124, tentu lebih mahal), karena pesawat tentu belum bisa diterbangkan dari Amerika. Biaya kedua adalah biaya pelatihan teknisi PT DI yang tentu belum punya pengalaman dalam merawat/mengupgrade F-16 sebelumnya. Sehingga diperlukan pelatihan dari basic, untuk sisi ini tentu personel skatek/dishar skuadron memiliki keunggulan karena sudah berpengalaman dalam merawat pesawat sejenis meskipun berbeda blok. Untuk catatan, dahulu proses upgrade struktur F-16 yang disebut Falcon Up juga dikerjakan di Madiun, bukan di PT DI. Biaya ketiga tentu saja pengadaan special tools yang diperlukan untuk meretrofit dan mengupgrade F-16, selain itu tentu PT DI perlu memiliki tester avionik, mesin dsb untuk pengendalian kualitas hasil retrofit&upgrade. Tentu saja semua biaya tersebut masih bisa dikompensasi dengan lebih murahnya biaya manhour di Indonesia dibanding di Amerika Serikat.
[caption id="" align="aligncenter" width="448" caption="AMARC, Fasilitas penyimpanan dan manintenance USAF"]
Faktor lain yang harus dipertimbangkan selain biaya yang diakibatkan kekurangfamiliarnya PT DI dengan F-16 adalah masih menumpuknya pesanan di PT DI. Masih ada pesanan 3 CN-235 ASW untuk TNI AL serta 9 CN-295 untuk TNI AU, jika ditambah dengan load retrofit 24 F-16, kapan proses ketiganya akan selesai? Mengingat track record PT DI selama ini yang sering terlambat dalam menyelesaikan order. Tentu saja kami mensupport kemandirian di bidang alutsista melalui BUMN strategis, tetapi mengingat kondisi sekarang, kami mengharap keuntungan dan kerugiannya lebih ditimbang agar menjadi proses yang sangat menguntungkan bagi kemandirian di bidang alutsista dan bukan sekedar memberi proyek sekali jalan yang akhirnya tidak akan memberikan dampak apapun ketika kita mengalami embargo.
[caption id="" align="aligncenter" width="512" caption="F-16 yang disimpan di AMARC (Credit photo oleh SSgt. Desiree N. Palacios)"] [/caption]
Adapun sekilas tentang program FALCON 2020 untuk menjamin ketersedian spare part untuk F-16 sampai setelah 2020 adalah :
FALCON 2020
Program Falcon 2020 adalah program kontrak jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pihak Lockheed Martin Aero (LM Aero) untuk airframe pesawat F-16 dan Northrop Grumman Corporation (NG Co.) untuk sistem radar AN/APG-66 dan AN/APG-68. Program ini merupakan program jangka panjang untuk mendukung kelangsungan operasional pesawat F-16 setelah fase produksi (post production program) sampai tahun 2025. Program ini ditujukan untuk mendukung armada F-16 yang dimiliki USAF dan negara-negara pengguna lain yang menggunakan skema FMS.
Armada F-16 USAF sendiri menyumbang 49% dari total armada pesawat tempurnya. Hingga April 2010, tercatat 24 negara pengguna mengikuti program produksi multinasional terbesar dalam sejarah yang mencakup lebih dari 3000 unit F-16 yang akan di-support oleh program ini terdiri dari 12 Major Blocks dengan lebih dari 80 jenis konfigurasi pesawat.
Secara garis besar program ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu predefined dan defined:
Predefined terdiri dari :
- CORE: Engineering Sustainment Services.
- ATE: Automated Test Equipment Maintenance.
- ASIP: Aircraft Structural Integrity Program.
- ON SITE: Ogden On-site Support.
- T.O.s: Technical Order Maintenance.
- FLIGHT TEST: Flight Test at Edwards and Eglin AFB.
Undefined terdiri dari :
- FMS Directed Repair and Return.
- Contractor Support (CLS/ICS).
- Acquisition Development and Integration ;Upgrades / Modification Programs
- Miscellaneous Support Services.
Jika mengikuti program FALCON 2020 ini, TNI-AU sebagai pengguna F-16 berpotensi mendaptkan keuntungan:
- Mempunyai hubungan langsung dengan pihak Original Equipment Manufacturer (OEM) dalam hal dukungan teknis.
- Mendapatkan dukungan yang terus menerus selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu melalu channel Falcon Hotline
- Mendapat dukungan untuk menyelesaikan permasalahan materiel-materiel yang sudah tidak diproduksi oleh OEM atau sudah obsolete (Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages/DMSMS).
Menilik dari adanya program di atas, potensi Transfer of Technology yang didapatkan oleh PT Dirgantara Indonesia dalam kaitannya dengan pengoperasian F-16 oleh TNI-AU hingga 1 dekade ke depan akan lebih logis dan realistis apabila PTDI berhasil disertakan dalam program ini sebagai supplier. Hal ini dapat berjalan dengan adanya dukungan kuat dari Pemerintah dan dari internal PTDI sendiri untuk menjaga standar kualitas yang dibutuhkan dalam program ini karena dapat dipastikan bahwa program jangka panjang multinasional ini akan bersifat continue ditandai dengan besarnya jumlah pemakai F-16 di dunia yang baru akan mengistirahatkan armadanya setelah tahun 2020 sejalan dengan ekspektasi penggantian F-16 oleh IFX di TNI-AU.
