COVID-19 (Coronavirus Disease of 2019), sejak awal munculnya di Wuhan, China pada Desember 2019, virus ini terus menyebar ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia.Â
Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru ini, menginfeksi paru-paru pengidapnya. Tingkat kegawatan penyakit COVID-19 ini bervariasi. Kebanyakan pasien yang terjangkit virus ini mengalami gejala sedang dan ringan kemudian berat. Sepanjang perkembangannya, virus ini bahkan bermutasi menjadi lebih ganas, varian delta.
Melihat perkembangan yang begitu pesat dengan kasus positifnya yang kian memuncak hingga Agustus 2021 ini, Pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam negeri. Upaya tersebut yang telah diterapkan diantaranya penetapan PSBB, Perpu COVID-19, Stimulus Pariwisata, Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerapan PPKM, Kartu Prakerja, Sanksi pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes), dll.
Sejak awal tahun 2021, pemerintah menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mulai dari PPKM Mikro yang pemberlakuannya dalam cakupan kecil seperti lingkungan RT, kelurahan, PPKM Darurat hingga yang terbaru adalah aturan PPKM Level 3 dan Level 4.
Diawal tahun 2021 PPKM sempat diberlakukan di Jawa dan Bali, mulai 11-25 Januari 2021. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada wilayah tersebut. Pertengahan tahun, PPKM Darurat mulai diterapkan.
Dari sejak pemberlakuan PSBB, pemerintah selain mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat juga telah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat seperti Kartu Prakerja, penyaluran dana bantuan sosial juga bantuan berupa modal bagi UMKM. Namun, sayang beberapa kebijakan di atas masih tidak bisa berjalan optimal dikarenakan beberapa hal. Seperti penyaluran dana UMKM yang masih belum merata hingga korupsi terhadap dana bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah.
Kembali pada kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19, ternyata ini juga masih banyak menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Penerapan kebijakan PPKM yang ada terkadang mempersulit keadaan para pengusaha kecil yang kehidupannya bergantung pada usahanya tersebut.
Beberapa kasus ditemukan para pengusaha rumah makan dan toko misalnya yang nekat berjualan hingga melanggar peraturan berjualan selama PPKM sampai akhirnya Satpol PP melakukan razia sampai penyemprotan terhadap toko tersebut. Pemberlakuan sanksi tersebut bahkan banyak menarik perhatian masyarakat yang dirasanya pihak pemerintah berlebihan dalam melakukan aksinya tersebut. Tidak hanya itu, pedagang kecil lainnya seperti pedagang keliling juga ikut mendapatkan imbas dari penerapan kebijakan ini.
Efektivitas Pemberlakuan PPKM dalam memutus penyebaran COVID-19 juga banyak diteliti oleh beberapa pakar. Peneliti UGM misalnya telah meneliti dalam penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali salah satu penelitinya, Cahyani Widi, mengungkapkan bahwa PPKM Darurat berjalan kurang efektif di beberapa provinsi wilayah pulau Jawa.
Dari hasil penelitian tersebut juga ditawarkan beberapa rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya tetap perlu mempersiapkan fasilitas untuk penanganan pasien COVID-19 dan memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah juga membatasi arus masuk bagi orang luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Namun, lagi-lagi penerapan kebijakan pemutusan mata rantai COVID-19 ini menjadi kegalauan bagi masyarakat negeri tak terkecuali pemerintah. Utamanya dalam aspek kesehatan dan perekonomian.
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pemerintah ketika memberlakukan kebijakan PPKM nyatanya penerapan kebijakannya ini masih menyulitkan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
