Belum lagi rencana pembangunan kota Meikarta di Kabupaten bekasi yang saat ini tengah menjadi polemik karena infonya tidak sesuai peruntukan awal. Jika ini terealisasi sudah dipastikan akan mengubah struktur dan pola ruang di sekitarnya, termasuk alih fungsi lahan secara besar-besaran.
Berbagai proyek pembangunan juga memicu tingginya nilai ekonomi lahan di sekitarnya. Ini kemudian akhirnya masyarakat berfikir realistis, lebih baik jual sawah dan beralih ke usaha lain.
Imbasnya alih profesi terjadi dan budaya bertani lambat laun terkikis. Pada kondisi seperti ini mestinya Pemerintah hadir untuk melindungi lahan agar tidak terjual pemiliknya, misalnya memberikan insentif seperti pembebasan pajak bumi dan lain lain yang memungkinkan.
Data mencatat luas lahan sawah di seluruh Indonesia pada 2013 adalah 7,75 juta hektar. Â Sedangkan yang mengejutkan, setiap tahun, alih fungsi lahan sawah ke nonsawah diperkirakan mencapai 150 ribu hingga 200 ribu ha (dikutip dari kumparan.com).
Kesemua fakta di atas tentunya dikembalikan pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan (policy maker). Memang dilema, sebagian publik menilai bahwa tantangan saat ini adalah bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya justru abai bahwa perut bangsa ini terancam kosong karena tak ada action plan yang konkrit dan jelas tentang jaminan pangan berkelanjutan.
Mungkin paradigma berfikir kita harus mulai dirubah, bahwa saat ini kita tengah mewaspadai perubahan zaman ke depan, bahwa negara di dunia akan dihadapkan pada suatu krisis besar yaitu kebutuhan pangan bagi masyarakat global, seiring pertambahan penduduk yang kian tak terkendali, di sisi lain dampak krisis lingkungan global yang mengancam produktivitas sektor berbasis pangan.
Program pencetakan lahan sawah baru yang ditargetkan hingga 1 juta hektar, tidak dapat serta merta menjadi jalan keluar tunggal untuk mewujudkan swasembada pangan. Pencetakan lahan sawah baru membutuhkan anggaran yang besar serta infratuktur penunjang yang memadai, disisi lain perlu kajian komprehensif terkait kelayakan teknis lahan.
Jika tidak terpenuhi, maka target produktivitas sulit tercapai. Pemerintah, sudah semestinya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap profesi petani, kepemilikan aset, dan jaminan regenerasi budaya bertani agar tidak luntur seiring industrialisasi yang kian cepat bahkan menjangkau wilayah-wilayah perdesaan. Perencanaan ruang sudah saatnya memberikan porsi besar terhadap peruntukan ruang dan perlindungan bagi sector-sektor berbasis pangan.
FAO memprediksi tahun 2050 bumi akan dihuni sekurangnya 9,7 miliar orang dan menuntut ketercukupan pangan. Jika tidak, maka krisis besar akan benar benar terjadi dan imbasnya akan menghancurkan seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Dengan demikian apalah artinya pertumbuhan ekonomi makro tersebut jika harus mengorbankan sektor yang kelak akan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat global yakni sector berbasis pangan.
Fakta yang ironis yakni terkait rencana pemerintah untuk importasi beras sebanyak 500.000 ton yang menjadi polemik beberapa bulan lalu. Importasi dianggap penting untuk meredam lonjakan harga dan mencukupi ketersediaan beras dalam negeri. Kondisi ini justru membuka kenyataan bahwa kita gagal berdaulat pangan dan ini terjadi pada negeri yang katanya agraris.
Membuka kran impor pangan, justru menunjukkan bahwa kita abai dengan kondisi global ke depan, sehingga minim upaya mitgasi pangan. Ingat, kita tak akan selamanya dapat bergantung dengan negara lain, karena  semua negara di belahan dunia memiliki tantangan yang sama yakni kebercukupan pangan ditengah krisis ekologi.
