SEMARANG- Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar acara Lepas Sambut Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bagian Umum, Jum'at (06/01).
Pada kegiatan yang dipusatkan di Aula Kresna Basudewa ini Kanwil Kemenkumham Jateng melepas Kepala Divisi Administrasi terdahulu Jusman, yang telah dilantik sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM Hukum dan HAM.
Sekaligus melepas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebelumnya Bambang Setyabudi, yang resmi menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV serta Kepala Bagian Umum terdahulu Febri Nurdian Satriatama yang telah dipercaya sebagai Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.
Bersamaan dengan itu, Kanwil Kemenkumham Jateng menyambut para suksesor mereka, yakni Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan.
Memberikan sambutan, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin menyampaikan pesan kepada "Pendatang Baru" lebih dulu.
"Banyak penghargaan yang telah diperoleh Divisi Pelayanan Yankum di tahun 2022. Kawan-kawan di Divisi Yankum telah luar biasa. Tentu kami berharap, Prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun ini," ujar Yuspahruddin.
Kepada Kadivmin, Kakanwil juga memberikan PR yang cukup besar, yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
"Mudah-mudahan ke depan kita bisa meraih predikat itu. Namun sekalipun kita tidak dapat, setidaknya kita telah menunjukkan Integritas dan kita benar-benar mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi," tutur Kakanwil.
Kepada mereka yang dilepas, Yuspahruddin mengucapkan selamat atas promosi yang telah didapat serta mengucapkan terimakasih atas kinerja dan dedikasi mereka kepada Kanwil Kemenkumham Jateng.
Secara umum, kepada seluruh jajarannya, Kakanwil mengharapkan di tahun 2023 kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng lebih baik.
"Kita harus bisa lebih baik dari tahun 2022. Kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu di tahun 2023 ini kita harus lebih baik," tegasnya.
"Mari kita wujudkan Resolusi yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja Pemerintah tahun 2023 yakni "Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai yang ditargetkan Pemerintah," sambungnya.
