Di tengah wabah Corona, tuntutan agar Jokowi mundur terus muncul. Kaum radikalis agama, poros Cendana, mafia dan pengusaha hitam, koruptor, barisan kaum kalah di Pilpres yang rugi modal, Purnawirawan TNI-Polri dan eks pecatan menteri, berkolaborasi membuat beberapa skenario pemunduran Jokowi.
Pertama, lewat strategi bentrokan umat beragama. Di era Jokowi, pelarangan beribadat umat beragama non-muslim terus menguat. Demikian juga penggagalan pendirian rumah ibadat. Kaum radikalis, mencoba memantik kemarahan umat minoritas. Mereka terus mengganggu kebebasan beragama umat minoritas.
Ada tiga keuntungan mereka mengganggu ibadat kaum minoritas. Pertama, kaum minoritas akan menuntut Jokowi membela mereka sebagai kaum teraniaya. Jika Jokowi diam, maka umat minoritas itu akan kehilangan simpati kepada Jokowi. Merekapun berbalik menyerang Jokowi.
Keuntungan kedua adalah menunggu reaksi Jokowi. Jika Jokowi membela kaum minoritas secara terang-terangan, maka kaum radikalis akan melawan. Mereka justru semakin beringas, membuat kegaduhan baru sehingga pecah bentrokan.
Keuntungan ketiga adalah dengan melarang umat minortas mendirikan rumah ibadat walaupun sudah ada IMB dan dan mengganggu ibadat merea, maka perasaan merasa hebat di kalangan kaum radikalis, terpuaskan. Mereka termotivasi untuk mempererat perasaan bersatu dan merasa lebih hebat dan lebih kuat.
Semakin Jokowi membela kaum minoritas, maka reaksi keras kaum radikalis semakin menjadi-jadi. Mereka akan menimbulkan kegaduhan serupa di seluruh wilayah nusantara. Konflik umat beragama pun tersulut. Terjadilah kekacauan yang pada ujungnya menuntut Jokowi mundur.
Skenario ini dibaca benar Jokowi. Jangan heran jika Jokowi tidak reaktif, tidak grasa-grusu dan lantang membela kaum minoritas yang teraniaya. Terkadang Jokowi mendiamkan walaupun isu pelarangan ibadat dan gangguan pendirian gereja begitu viral. Terkadang Jokowi meminta kepala daerah untuk menangani langsung masalah kehidupan beragama di daerahnya masing-masing.
Jika isu sudah menjadi nasional, barulah Jokowi memberi tugas kepada Menkopolhukam dan Mendagri untuk membereskan masalah kehidupan beragama tersebut. Itupun dengan soft approach. Ini adalah bagian strategi Jokowi agar tidak termakan skenario kaum radikalis.
Dalam kasus Ustad Abdul Somad (UAS) yang terang-terangan menghina agama Kristen misalnya, terlihat bagaimana proses hukum ditumpulkan. Ini berbeda perlakuan ketika kaum minoritas melakukan hal yang sama. Dalam kasus Ahok misalnya, proses hukum benar-benar garang ditegakkan. Tetapi dalam kasus Abdul Somad, hukum dibiarkan mengendap. Mengapa? jika UAS diproses secara hukum, justru hal itu akan memicu konflik baru umat beragama yang sasarannya kepada Jokowi lagi.
Skenario kedua adalah memancing kerusuhan sosial dengan alasan faktor ekonomi. Munculnya kelompok yang memprovokasi saatnya menjarah toko dan mall adalah bentuk nyata skenario ini. Mereka terus memframing bahwa ekonomi begitu sulit, pengangguran begitu tinggi dan kemiskinan merajalela.
