Pengadaan mobil dinas untuk menteri yang telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar 147 miliar kembali menjadi kontroversi.
Memang berbagai proyek pengadaan sarana penunjang kinerja pejabat negara selalu menjadi kontroversi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pertanyaan kemudian yaitu mengapa masyarakat selalu terbagi kedalam dua kubu yang berbeda? Ada masyarakat yang mendukung dan ada masyarakat yang menolak.
Salah satu alasannya yaitu tidak jelasnya ukuran keberhasilan kinerja pejabat negara, termasuk didalamnya menteri. Kriteria apa yang digunakan untuk menilai kinerja pejabat negara? Siapa yang menilai pejabat negara? dan apakah hasil penilaian tersebut dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk masyarakat?. Ketidakjelasan inilah yang menimbulkan kontroversi mengenai pemberian "reward" yang pantas bagi pejabat negara yang berakibat kepada masyarakat terbagi kedalam dua kubu yang berbeda.
Pengadaan mobil menteri untuk pemerintahan periode 2019-2024 menjadi buktinya, bagi masyarakat yang mendukung kebijakan pengadaan mobil dinas baru menilai pantas untuk penggantian kendaraan dinas menteri apabila melihat kinerja menteri selama ini dan pemberian mobil dinas baru dapat meningkatkan kinerja menteri yang selanjutnya. Untuk masyarakat yang menolak pengadaan mobil dinas menteri beranggapan peningkatan kinerja tidak selalu berbanding lurus dengan pengadaan mobil dinas baru dan menilai kinerja menteri selama ini kurang memuaskan.
Dari kenyataan tersebut, maka yang menjadi tugas pemerintah saat ini yaitu membuktikan bahwa kinerja menteri selama ini sudah berhasil dan pemerintah layak untuk memberikan fasilitas mobil dinas baru bagi menteri selanjutnya guna meningkatkan kinerja. Sekali lagi, pembuktian kinerja tersebut perlu ukuran yang jelas dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat agar tidak menjadi kontroversi. Â
