Ketika Ter-PHK, BPJS pun Tak Lagi Melindungi: Catatan Kritis Jamnakerwatch KSPI

Ketika Ter-PHK, BPJS pun Tak Lagi Melindungi: Catatan Kritis Jamnakerwatch KSPI

Oleh: M. Nurfahroji, S.H. -- Direktur Jamnakerwatch KSPI

Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pekerja selain kehilangan pekerjaan. Tapi bayangkan, di tengah proses PHK yang belum selesai, mereka justru kehilangan satu-satunya pegangan terakhir: jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Inilah kenyataan pahit yang dialami banyak pekerja di Indonesia hari ini. Saat paling rentan, saat mereka ter-PHK atau berada dalam proses PHK, justru status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan. Mereka kehilangan perlindungan tepat di saat paling membutuhkannya.

Sebagai organisasi pemantau jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamnakerwatch KSPI menerima banyak laporan tentang persoalan ini. Oleh karena itu, pada hasil rapat JAMNAKERWATCH di Kantor KSPI pada 16 Juni 2025, kami akan menggelar audiensi resmi dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusat, membawa dua persoalan utama:

1. Kepesertaan Masih Banyak yang Terhambat

Meski jaminan sosial bersifat wajib, kenyataannya banyak perusahaan yang masih abai. Pekerja tidak didaftarkan, atau jika pun didaftarkan, tidak dibayarkan iurannya secara rutin. Padahal pemerintah daerah sudah memiliki dasar hukum untuk menindak: PP 86/2013 dan Permenaker No. 4/2018. Sayangnya, sanksi administratif seperti tidak memberikan pelayanan publik (TMP2T) belum berjalan optimal.

Bukankah sudah saatnya setiap layanan publik -- mulai dari izin usaha, tender, hingga fasilitas lainnya -- meletakkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat mutlak?

2. Pekerja dalam Proses PHK Terancam Tanpa Perlindungan

Dalam banyak kasus, begitu ada sengketa PHK, perusahaan langsung menonaktifkan kepesertaan pekerja di BPJS TK. Padahal menurut Pasal 157A UU Cipta Kerja, selama proses PHK belum tuntas, pekerja masih berhak atas upah dan hak-haknya.

Sayangnya, regulasi BPJS TK belum melindungi situasi ini secara utuh. Pekerja yang sedang berjuang di pengadilan hubungan industrial justru terabaikan oleh sistem jaminan sosial.

Ketimpangan dengan BPJS Kesehatan

Hal lain yang juga kami soroti adalah adanya perbedaan kebijakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan, pekerja bisa mendaftarkan diri secara mandiri jika perusahaan lalai. Tapi di BPJS TK, opsi itu belum tersedia atau sangat terbatas.

Ini membuat pekerja menjadi korban dari ketidaksinkronan regulasi.

Perlindungan Sosial Harus Diperluas, Bukan Dipersempit

Jamnakerwatch KSPI menyerukan langkah cepat dari pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada lagi pekerja yang kehilangan hak jaminan sosial---baik karena PHK, kelalaian perusahaan, maupun kebijakan yang timpang.

Kami yakin, jika niat melindungi benar-benar ada, maka tidak ada alasan bagi negara untuk membiarkan sistem ini pincang. Karena jaminan sosial bukan hanya hak pekerja, tapi juga cermin keberpihakan negara.

#JamnakerwatchKSPI   #BPJSKetenagakerjaan   #PHK   #LindungiPekerja   #JaminanSosial   #NegaraHarusHadir Logo JAMNAKERWATCH KSPI (Pengawas Jaminan Ket

Kontak Media:
Dimas P Wardhana
Direktur Media Propaganda Jamnakerwatch KSPI
Email: kspimedia@gmail.com
HP/WhatsApp: 085753850838