Lagi dan lagi, Panglima TNI ingin melakukan kecerobohan yang sesungguhnya masih ada waktu untuk menghindarinya. Kecerobohan kali ini tentang rencana Panglima TNI yang akan menyematkan baret pada Presiden Jokowi Kamis (16/4) nanti. Menurut kabar yang beredar, penyematan tersebut akan dilaksanakan pada saat perayaan HUT KOPASSUS. Tentu saja ini dapat melukai perasaan prajurit TNI yang menganggap baret bagian dari atribut suci dan sakral di lingkungan militer, khususnya TNI. Suci dan sakral merupakan kata paling tepat yang dipilih untuk menggambarkan berbagai nilai yang terhimpun pada sebuah baret. Di dalamnya ada nilai sejarah, identitas, kebanggaan, perjuangan, darah, nyawa, jiwa, raga, semangat, usaha, kerja keras, loyalitas, kebersamaan, perjuangan, dan esprit de corps.
Karena itu pula, untuk mendapatkan baret selalu melalui suatu proses ritual khusus, bahkan melalui suatu pelatihan yang cukup panjang dan keras. Untuk memperoleh baret berwarna merah yang miliki KOPASSUS misalnya, harus ditempuh dengan pendidikan dan latihan yang sangat ketat dan keras. Penyematan baret juga dilakukan oleh orang tua prajurit. Semua peristiwa pembaretan itu dirancang secara khusus dan serius untuk memberikan rasa yang juga khusus dan serius saat dikenakan oleh pasukan para komando kebanggaan bangsa tersebut. Tidak bisa diungkapkan, hanya pasukan KOPASSUS yang dapat merasakan kesucian dan kesakralan baret berwarna merah tersebut. Hal serupa terjadi pada kesatuan lain tentu dengan skala yang jauh berbeda. Demikian suci dan sakralnya sebuah baret bagi seorang prajurit hingga tidak jarang ada yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan dan mempertahankannya.
Adalah benar sesuai undang-undang, Presiden merupakan panglima tertinggi dalam hierarki tentara di Indonesia. Namun puncak otoritas tertinggi dalam tentara yang dimilik Presiden tersebut memiliki makna Presiden sebagai kepala pemerintahan yang diberi otoritas policy (kebijakan) dan berbagai fungsi administratif lainnya. Misalnya untuk menyatakan situasi darurat militer atau pernyataan perang, itu juga setelah melalui persetujuan dari DPR atau pembuatan Surat Keputusan pengangkatan Panglima TNI. Pembaretan kepada Presiden, kendati tidak memiliki dasar aturan, tapi dapat mencederai nilai yang terkandung dalam baret seperti yang disebutkan tadi. Agaknya Panglima TNI menganut asas, karena tidak ada hukum yang melarang maka boleh dilakukan. Kencing di pinggir jalan atau di bawah tiang listrik yang biasa dilakukan para sopir yang sudah kebelet juga tidak dilarang. Namun perilaku itu menunjukkan rendahnya kualitas etika lingkungan dan etika sosial sopir yang bersangkutan.
Lantas mengapa Panglima TNI ingin melakukan pembaretan terhadap Presiden Jokowi? Hal ini tentu mengundang spekulasi. Mungkin saja sudah karena kebelet. Kebelet apa? Kebelet ingin tetap memegang jabatan atau kekuasaan setelah pensiun nanti. Dapat juga karena rencana pembaretan terhadap Presiden Jokowi tersebut merupakan penciptaan medan ‘pertempuran’ wacana dan citra. Publik mafhum, belakangan ini popularitas Presiden Jokowi sedang terjun bebas, jatuh dengan cepat karena berbagai peristiwa politik domestik. Mulai dari polemik pengangkatan Kapolri, pembatalan Perpres DP mobil pejabat hingga menguatnya kembali istilah petugas partai yang ditujukan pada Presiden Jokowi. Mungkin saja bagi Jokowi, pembaretan ini bagian dari bentuk ‘penerimaan’ TNI pada dirinya. Sementara bagi Panglima TNI, kondisi politik Jokowi saat ini seperti orang hanyut yang perlu pegangan. Pembaretan merupakan usaha memberi pelampung agar Jokowi lebih kuat dan percaya diri.
Dengan demikian jika benar terjadi, peristiwa pembaretan tersebut merupakan ajang ‘transaksi’ antara Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dalam transaksi tentu selalu ada kompensasi. Setidaknya ada dua spekulasi yang dapat dikemukakan. Pertama, tidak berapa lama lagi Moeldoko akan memasuki pensiun. Sementara berbagai spekulasi juga mengisyaratkan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan inilah yang menjadi titik temu transaksi tersebut. Kedua, spekulasi lain dapat pula dikemukan sebagai alasan tunggal atau digunakan sebagai penyamar atau pengaburan dari spekulasi pertama. Proses pembaretan terhadap Jokowi digunakan sebagai ajang bargaining untuk meningkatkan kesejahteran prajurit seperti yang diberitakan berikut ini: http://www.merdeka.com/peristiwa/moeldoko-bicara-janji-jokowi-soal-remunerasi-tni-di-depan-prajurit.html
Oleh karena itu, proses pembaretan menjadi permainan simbol dan wacana yang kejam bagi mereka yang mampu merasakannya. Ada manipulasi simbol dan degradasi makna dalam baret. Baret semula sebagai sebuah simbol yang memiliki makna yang bernilai sejarah, identitas, kebanggaan, perjuangan, darah, nyawa, jiwa, raga, semangat, usaha, kerja keras, loyalitas, kebersamaan, perjuangan, dan esprit de corps menjadi baret sebagai ajang transaksi dan bargaining untuk kekuasaan dan jabatan semata. Tampaknya saja ini hal biasa, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya. Ini hal rumit yang tidak sederhana saat nanti Panglima menyematkan baret pada Presiden Jokowi. Peristiwa tersebut kelak dapat menjadi pembuka bagi menurunnya kualitas mental prajurit. Menjadi prajurit TNI bukan lagi kehormatan dan kebanggaan, tetapi ladang untuk mencari makan. Prajurit TNI bukan lagi tentara rakyat dan tentara pejuang, tapi tentara sesat yang mencari berbagai peluang. Tentu jika hal ini
terjadi, sangat mengerikan. Perlu sejak dini diantisipasi agar tidak benar-benar terjadi. Sebab jika sungguh benar terjadi, maka idialisme dan nasionalisme akan menjadi barang langka dan mewah bagi prajurit TNI di masa mendatang. TNI dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat jangan sekedar ingin mencari selamat. Majulah TNI, Jayalah NKRI!
