"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Demikian bunyi jawaban dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang diunggah di kanal YouTube menanggapi surat konfirmasi dan klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo karena berdasarkan informasi dan testimoni namanya disebut-sebut sebagai tokoh yang yang merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Mantan Panglima TNI era Presiden SBY itu diduga berniat melakukan ambil alih secara paksa jabatan ketua umum partai berlogo bintang mercy tersebut.
Sebelumnya pada 1 Februari 2021 dengan didampingi pengurus Partai Demokrat, AHY mengadakan konferensi pers bahwa ada upaya kudeta yang dilakukan orang dekat Jokowi.
Setelah pernyataan AHY itu mendapatkan bantahan dari KSP Moeldoko bahwa dirinya tidak terlibat. Namun dia mengakui bertemu dengan beberapa kader Partai Demokrat tetapi bukan membicarakan kudeta.
#Perpecahan Partai
Sebenarnya perpecahan partai politik tidak kali ini saja terjadi. Misalnya pada partai Golkar pernah ada dua kepemimpinan yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang akhirnya berlangsung islah dengan ketua umum baru Setya Novanto.
Kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pecah antara kubu Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy, yang dimenangkan oleh Romi dengan Sekjen Asrul Sani.
Dualisme kepemimpinan yang paling fenomenal adalah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara ketua umum Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri, yang berakhir munculnya partai baru PDI-Perjuangan (PDIP) pimpinan Mega.
Mencermati banyaknya partai yang mengalami perpecahan, bisa jadi karena spirit para politikus yang oportunis dan mengabaikan etika politik.
Salah satu pengertian politik menurut Harold D. Lasswell menyebut bahwa politik adalah tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana.
#Perjuangan PDI-Perjuangan
Pada pemerintahan zaman orde baru hanya terdapat 3 partai yaitu Partai Golkar sebagai representasi dan alat politik pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto untuk mempertahankan jabatan dan mengamankan program-program pemerintah.
Kemudian PPP sebagai partai gabungan dari partai-partai berbasis Islam dan PDI yang mempunyai platform nasionalis. Praktis dua partai ini hanya mendapatkan sedikit suara dalam pemilu dan seolah sebagai pelengkap saja.
Namun sejak putri proklamator Megawati Soekarnoputri berkiprah di partai berlambang banteng, PDI yang kemudian bertransformasi menjadi PDIP memenangkan pemilu tahun 2014 dan 2019.
Perjuangan Megawati yang terberat ketika peristiwa 27 Juli 1996 yang selanjutnya dikenal sebagai "Kudatuli". Pasukan kubu PDI pimpinan Soerjadi hasil kongres Medan menyerang kantor DPP PDI di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta.
Menurut Stefan Eklf, ilmuwan politik dari Linnaeus University, dalam Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia (2003).
"Karena itu, bagi pengamat politik, jelas bahwa inisiatif untuk mengadakan kongres dan mengganti Megawati datang dari luar partai, yaitu dari pemerintah," tulis Eklf (hlm. 24).
#AHY Belajar Dahulu dengan Mega
Walaupun kubu Megawati disudutkan pemerintah orde baru karena kekhawatiran Soeharto, PDI dapat menjadi partai besar dan mengancam eksistensi Partai Golkar dan pemerintah.
Megawati tidak cengeng atau meminta belas kepada presiden, tetapi tetap berjuang sebagai partai oposisi dan menunjukkan kelasnya sebagai trah Soekarno yang dapat di andalkan.
AHY sebagai putra mantan presiden dua periode, SBY sebenarnya dapat belajar dari Megawati sebagai ketua partai yang harus memeras banyak keringat melakukan konsolidasi partai dan tetap kritis terhadap pemerintah.
Di sini ada kesamaan antara Megawati dan AHY sebagai sesama anak seorang mantan presiden. Kemiripan lainnya yaitu Partai Demokrat mengusung figur SBY dan PDIP disimbolkan tokoh proklamator Soekarno.
Sedangnya yang berbeda adalah Megawati membangun partai gurem menjadi partai modern. Sedangkan AHY harus mengembalikan kejayaan Partai Demokrasi sebagai pemenang pemilu tahun 2009.
Itulah rupa-rupanya yang di ragukan kemampuannya oleh beberapa tokoh Partai Demokrat. Mengingat kegagalan AHY dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 dan gagal menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2019.
Saat ini suara PD juga menurun tahun 2014 memperoleh 10.9% suara sedangkan lima tahun kemudian menurun menjadi 7.77%. Hal ini menjadi tugas berat AHY untuk dapat mendongkak suara PD dalam pemilu 2024.
***
Kembali pada peristiwa upaya kudeta dari purnawirawan bintang empat kepada purnawirawan melati satu.
Ada baiknya AHY sowan ke Megawati untuk menimba ilmu bagaimana membangun partai kecil menjadi partai besar.
Sebagai pemimpin yang hidup dalam budaya timur menjadi hal yang wajar orang yang lebih muda mengunjungi yang lebih senior.
Selain untuk silaturahmi juga dapat membuka kebuntuan komunikasi antara Megawati dan SBY, juga menjajaki peluang yang ada. Syukur-syukur dapat belas kasihan Mbak Mega dan masuk dalam jajaran menteri.(KB)
Rujukan:
- Kompas.com
- Tirto.id
