Dalam wacananya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan hendak mengawasi konten dari sejumlah media baru, di antaranya YouTube, Facebook, Netflix, dan media lain yang sejenis.
Wacana tersebut, tentu saja, mendapat begitu banyak respon dari masyarakat meski KPI sendiri bertujuan agar siaran di media digital tersebut benar-benar layak ditonton dan memiliki nilai edukasi.
Sebab seperti yang kita tahu, sampai saat ini tugas mengawasi konten digital masih menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). KPI belum memiliki wewenang itu.
Lagi pula, selama ini pengawasan konten-konten yang tayang di platform digital diserahkan sepenuhnya kepada kita, konsumen selaku penikmat konten tersebut.
Pada akhirnya wacana KPI selama sepekan ini menuai pro dan kontra. Tidak sedikit Kompasiaer yang memberikan opininya guna menyoroti tugas dan kewenangan KPI melakukan pengawasan pada media-media baru dan platform streaming.
Namun tidak hanya itu, pada pekan lalu masih ada artikel menarik lainnya seperti razia skincare yang terjadi di sekolah hingga narasi mengenai plastik.
Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:
1. Harus Berubah Dulu, Baru Setelah Itu Menjamah Netflix
Menurut pendapat Kompasianer Wiwien Wintarto, keresahan yang dialami atas wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ingin mengawasi media-media baru dan platform streaming itu karena mereka migrasi ke Netflix sebagai efek dari kanal-kanal TV tradisional yang sudah tak lagi mampu mengikuti gaya hidup maupun standar intelektualita mereka.
Penyebab utama, lanjutnya, adalah kegagalan KPI menjalankan fungsinya untuk mengatur TV konvensional agar lebih intelek, edukatif, dan berkualitas.
"Memang KPI kerap kali menyemprit acara-acara tertentu, namun gambaran umum konten TV tradisional tetap sama: seolah menghalalkan segala cara demi rating," tulis Kompasianer Wiwien Wintarto.
Sebab, secara bersamaan, KPI seakan membiarkan saja konten tidak edukatif berkeliaran di layar kaca tiap hari. (Baca selengkapnya)
2. Sebagai Orangtua, Saya Mendukung "Ulah" KPI dengan Catatan
Berbeda dengan Kompasianer Wiwien Wintarto, justru Kompasianer Himam Miladi setuju saja dengan langkah KPI mengawasi konten-konten digital tersebut.
Sikap tersebut didapat lantaran kebiasaan Kompasianer Himam Miladi mengecek gawai yang digunakan putrinya.
"Sebagai orangtua di era digital, terus terang saya lebih mengkhawatirkan dampak konten digital daripada tayangan televisi," tulisnya.
Bila tidak suka dengan tayangan televisi, lanjutnya, kita bisa mengganti saluran atau mematikannya sekalian. (Baca selengkapnya)
3. Dosa Besar Pendidikan
Dalam esainya, Kompasianer Achmad Saifullah Syahid menggugat bagaimana pendidikan di Indonesia seperti jala di tempat.
Menurutya, kita tidak lantas merasa puas atas tingginya minat baca.
"Tantangan di depan masih menghadang, lebih dari 55 persen murid Indonesia yang menamatkan sekolah hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) mengalami buta huruf fungsional," tulis Kompasianer Achmad Saifullah.
Apalagi jika ditelaah lebih jauh, kegiatan siswa di sekolah diajarkan mata pelajaran, namun tidak dilatih menalar.
"Mata pelajaran Matematika misalnya, dipelajari untuk sekadar bisa menyelesaikan soal berhitung," lanjutnya. (Baca selengkapnya)
4. Namaku Plastik, Ini Kisah Kecilku
Begitu getir narasi yang dituliskan Kompasianer Ang Tek Khun mengenai plastik. Kita dibawa dari bagaimana plastik tersebut dibuat hingga akhirnya dibuang begitu saja.
"Setiap tahun, dalam rupa kantong plastik, aku digunakan tidak kurang dari 5 triliun banyaknya. Aku yang berwujud botol plastik, dibeli orang 1 juta banyaknya dalam 1 menit. Jumlahnya menakjubkan? Aku juga kaget loh!" tulisnya.
Pada artikelnya, tentu saja, Kompasianer Ang Tek Khun memberikan konteks pengguaan plastik di Indonesia.
Apalagi, sampah di Indonesia pada 2019 diperkirakan akan mencapai 68 juta ton dan total sampah plastik bisa mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada. (Baca selengkapnya)
5. Razia Skincare di Sekolah, Yay or Nay?
Baru-baru ini ramai di media sosial mengenai razia di sebuah sekolah mengenai peralatan kosmetik atau skincare yang dibawa oleh siswa.
Kompasianer Corry LauraJunita berpendapat, tidak ada yang salah dengan barang-barang yang dianggap golongan terlarang itu.
"Apa salahnya sih membawa sisir ke sekolah? Atau membawa parfume atau deodoran. Hubungannya barang-barang tersebut pada prestasi akademik sebesar apa? Bukankah kerapian dan kebersihan merupakan sesuatu hal yang wajib di sekolah?" tulisnya.
Selain itu, lanjutnya, tidak ada korelasi antara rajin skincare-an dengan nilai di sekolah, kecuali selama guru menerangkan siswa justru sibuk oles-oles lotion dan pelembab. (Baca selengkapnya)
