Insan pers seharusnya menjadi ujung tombak informasi untuk seluruh kalangan masyarakat. Fungsi asli pers sebagai lembaga independen saat kini rasanya telah disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Bagi para politisi, awak pers sudah sering dijadikan sebagai pembentukan opini publik yang menjurus ke kepentingan politis.
Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional pada 9 Februari kemarin, Kompasiana mengangkatnya sebagai topik pilihan. Berikut beberapa artikel Kompasianer terpilih yang membahas mengenai pers dalam pusaran politik ini.
1. Media di Antara Objektivitas dan Subjektivitas
Kehadiran media saat ini, baik itu cetak, online, atau elektronik, memberikan pengaruh besar terhadap opini dan perilaku masyarakat. Media yang merupakan sarana layanan informasi pada masyarakat kini sering menjadi peluang bisnis.
Menurut Kompasianer Syahirul Alim, dari sinilah kemudian dapat dibedakan terdapat media yang cakupannya global dan juga lokal. Masyarakat sulit dipisahkan dari pembawaan ideologi masing-masing. Oleh karena itu, keberadaan media massa sebagai bagian dalam masyarakat sejatinya tidak pernah benar-benar netral dan nirideologi. Media yang memiliki cakupan luas ini sangat mudah diakses informasinya dari berbagai media massa, sehingga tanpa sadar terbentuklah penggiringan opini dari media untuk masyarakat.
Keberadaan media global yang sepertinya memberikan informasi yang objektif, sesungguhnya mereka tetap berlindung di balik ideologi tertentu. Kemudian untuk media lokal, masyarakat akan lebih mudah menilai sendiri arah ideologi dari masing-masing media itu diarahkan.
2. Siapa Bilang Media Tak Boleh Memihak?
Adjat memberikan contoh stasiun tv tersebut adalah MNC TV, Global TV, dan I-News TV. Ketiganya adalah milik Hary Tanusudibyo. Publik melihat dengan sangat jelas ke arah paslon mana grup televisi milik Hary Tanu tersebut memihak, yakni Ahok tidak boleh dipilih oleh rakyat Jakarta.
Bagaimanapun, Adjat menilai bahwa Hary Tanu tentu menyadari bahwa media merupakan alat yang ampuh untuk menggiring opini publik demi kepentingan politik. Demikian hal serupa juga terjadi pada stasiun televisi Metro TV dan TVOne. Karena sang pemilik telah merasa menguasainya, jadilah ia berpihak pada paslon yang disukai pemilik modalnya.
