Aksi 4 November yang berawal dengan damai dan tertib malah diakhiri dengan kericuhan. Aksi yang digelar oleh ormas islam di seluruh Indonesia ini dilatarbelakangi oleh ucapan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama.
Pada awalnya aksi ini berlangsung dengan damai sampai sekitar pukul 18.00 WIB. Hingga pada akhirnya massa terprovokasi dan kericuhan mulai tampak dan dengan terpaksa kepolisian memukul mundur massa menggunakan gas air mata.
Presiden Joko Widodo pun seusai aksi ini melontarkan pernyataan bahwa ada kepentingan politik di balik ricuhnya aksi damai 4 November. Presiden menganggap ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.
Melihat hal ini, Kompasiana pun tertarik untuk melakukan jajak pendapat. Melalui kolom Pro Kontra, Kompasiana melontarkan statement "Demo 4 November Ditunggangi Kepentingan Politik," dan hasilnya sebanyak 21 Kompasianer menyatakan sependapat sedangkan 4 Kompasianer lainnya menyatakan bertentangan.
Salah satu yang menilai bahwa aksi ini ditunggangi kepentingan politik adalah Kompasianer Saktya Alief Al Azhar. Menurutnya memang ada indikasi kuat bahwa ada kepentingan politik pada aksi 4 November kemarin. Pasalnya aksi tersebut menjadi aksi terbesar dalam sejarah yang menghadirkan orang dari berbagai daerah di penjuru Indonesia.
"Kepentingannya bisa kita kaitkan dengan pemilihan gubernur yang akan dilakukan pada Februari 2017 mendatang. Terlebih, Ahok adalah salah satu kandidat yang kuat saat ini," tulis Saktya dalam kolom komentar.
Ia pun menambahkan bahwa dari berbagai pihak pasti ada saja yang ingin memprovokasi umat islam. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut maksud pernyataan Ahok tersebut tidak bermaksud untuk menistakan agama.
Bukan hanya Saktya, kompasianer lainnya yang menyatakan bahwa ada intrik politik di balik aksi ini adalah Agus Santoso. Ia menilai saat momen perebutan kursi DKI-1 ada banyak sekali hal-hal yang menjadi sensitif. Mengingat masa pilpres 2014 lalu seluruh elemen masyarakat telah turut andil dalam menentukan pemimpinnya.
"Sama halnya dalam pilkada DKI, entah karena buntut iri atas pilpres lalu (meski hal ini pasti akan ditampik dengan alibi-alibi manis) atau merasa menjadi diri yang lebih baik daripada yang lain," tulis Agus.
Melihat terjadinya kerusuhan ini, pemerintah pun telah mengambil langkah antisipatif. Komisi III DPR dengan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum Kerusuhan 4 November ini.
Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan dalam aksi tersebut muncul berbagai pandangan dan sikap, lalu timbul polemik yang meresahkan warga. Menurutnya, tim pengawas ini dibentuk agar publik mendapat ketenangan dan kepastian hukum.
