JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sedang mengkaji terkait perubahan remunerasi kepala daerah di Indonesia.
Hal ini dilakukan seiring dengan masih banyaknya pejabat selevel kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan harus berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita melakukan kajian, kita juga menyampaikan kepada Pak Presiden, karena presiden juga punya konsentrasi yang sama seluruh tatanan remunerasi. Terutama untuk pejabat-pejabat di daerah," kata Sri Mulyani di Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
Sri Mulyani menuturkan, hasil kajian itu segera disampaikan dalam waktu dekat ini. Mereka kini tengah mempelajari seberapa besar dampak kenaikan gaji itu, supaya kepala daerah tidak korupsi.
"Tentu kita akan lihat bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan (pemerintahan)," ujarnya.
Menurut dia, saat ini seluruh komponen remunerasi dan tunjangan kepala daerah perlu diperbaiki secara sistematik serta menyuruh. Namun, kini belum ada kajian seberapa mendesak perubahan remunerasi itu.
"Sehinga memang sudah saatnya perlu untuk dibenahi secara baik," pungkasnya.
Menkeu tidak menyampaikan sejak kapan kajian itu sudah dibahas maupun kapan akan diselesaikan. Sri Mulyani pun berharap ada masukan serta saran yang solutif untuk menentukan kebijakan terkait remunerasi kepala daerah.
"Jadi kalau ada masukan dari KPK, tentu ini adalah suatu hal yang baik. Yang nanti kita pakai (tampung) juga," tandasnya
